Jelang Pengawasan Coklit, Bawaslu Kota Depok Gelar Rakernis

0
Bawaslu, Kota Depok, Rakernis
Bawaslu Kota Depok menggelar Rakernis Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Depok 2020, di Hotel Bumi Wiyata, Selasa (14/7/2020).

LEAD.co.id | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020, di Hotel Bumi Wiyata, Selasa (14/7/2020).

kegiatan Rakernis dilaksanakan pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, melibatkan Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan se-Kota Depok ini untuk mematangkan persiapan pengawasan Coklit yang dimulai esok pada 15 Juli 2020. Acara ini merupakan giat perdana yang dilakukan offline atau tatap muka pasca Work From Home, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.

Baca :  AMM dan Bawaslu Depok Tandatangani Petisi Integritas

Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini meminta kepada seluruh jajaran Panwas Kecamatan untuk tetap jaga kesehatan dimana pengawasan dilakukan di masa pandemi. Juga tetap jaga soliditas pada setiap jenjang pengawas pemilu.

Sementara Anggota Bawaslu Jawa Barat Yulianto yang turut hadir membuka acara meyatakan rasa syukur dengan terselenggaranya kegiatan pertama offline ini.

“Dalam pengawasan Coklit besok, Pengawas harus kooperatif dengan sesama penyelenggara pemilihan, agar bisa memudahkan proses pengawasan Coklit. Apabila ada data yang dibutuhkan jajaran Panwas, Bawaslu Kota bisa memfasilitasi untuk mengajukan permohonan data ke KPU Kota,”ungkap dia.

Baca :  Sudah 56 kali, Muhammadiyah Mampang Rutin Selenggarakan Webinar 

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana meminta kepada seluruh jajaran Panwas Kecamatan untuk memahami alat kerja pengawasan yang dibahas dalam Rakernis ini agar Panwas Kecamatan mampu menyampaikan pemahaman yang utuh kepada Panwas Kelurahan sehingga kerja-kerja pengawasan berjalan efektif.

Dimulai dari pemetaan TPS rawan sebagai instrument pendukung yang akan memudahkan pengawasan proses coklit yang dilakukan oleh PPDP, lanjut Dede.

“Panwas Kecamatan dan Kelurahan diwajibkan membuat posko pengaduan dan call center di Sekretariat sebagai sarana penerimaan pengaduan warga atas dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemutakhiran data pemilih seperti warga yg belum terdaftar dapat melapor ke posko yang tersebar dari tingkat kota sampai kelurahan tersebut,” tutupnya.

Baca :  Komitmen KKP Cegah Pencurian Ikan, Pengawasan Diperketat

Reporter : Ikhsan
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here