Jenazah Covid-19 Dikremasi Paksa, HRW: Sri Lanka Tumbuhkan Intoleransi

0
Covid-19, Kremasi, HRW, Sri Lanka, Intoleransi
Petugas pemakaman Sri Lanka membawa peti mati jenazah Covid-19 untuk dikremasi di Kolombo, Sri Lanka, 21 Desember 2020. [File: Tharaka Basnayaka / NurPhoto via AP]

LEAD.co.id | Pemerintah Sri Lanka mengkremasi setiap jenazah warganya yang meninggal akibat Covid-19, termasuk yang beragama Islam. Human Rights Watch (HRW) menilai tindakan itu bertentangan dengan pedoman kesehatan dan bentuk diskriminasi terhadap komunitas Muslim.

“Argumen palsu pemerintah bahwa penguburan sesuai dengan tradisi Islam menimbulkan risiko kesehatan masyarakat menstigmatisasi, menindas, dan menyebabkan penderitaan besar bagi minoritas yang rentan,” sebut HRW melalui keterangan tertulis, pada Senin (18/1/2021).

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa beranggapan bahwa mengubur orang yang meninggal karena komplikasi Covid-19 dapat “mencemari air tanah” meski WHO menyatakan bahwa penguburan adalah cara yang aman.

Menurut HRW, bagi keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang dicintai, pembuangan jenazah secara paksa oleh pemerintah Rajapaksa dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan mereka adalah serangan yang keterlaluan dan ofensif terhadap hak-hak agama dan martabat dasar.

Baca :  KPK Tetapkan Mensos Sebagai Tersangka Korupsi Bansos Covid-19

“Kebijakan ini hanya berfungsi untuk menumbuhkan intoleransi dan perpecahan sosial,” tegas direktur HRW Asia Selatan, Meenakshi Ganguly.

Beberapa keluarga Muslim dikabarkan telah memutuskan untuk meninggalkan jenazah orang yang dicintai di kamar mayat rumah sakit karena Covid-19, daripada mengizinkan kremasi. Bahkan, lainnya mengaku dipaksa untuk mengizinkan kremasi, atau tanpa sepengetahuan mereka.

Kelompok masyarakat sipil Sri Lanka memperingatkan bahwa, sudah ada “curahan fitnah, dan ujaran kebencian terhadap Muslim”. Mereka juga menekankan pentingnya memastikan bahwa, tidak terjadi penganiayaan atau marginalisasi populasi Muslim.

HRW juga menyinggung Presiden Rajapaksa, pada kampanye pemilu 2019 mendekati mayoritas Buddha Sinhala di Sri Lanka. Dalam pidatonya pada bulan November 2020 lalu, Rajapaksa mengatakan ada “ketakutan yang sah bahwa ras Sinhala, agama kami, sumber daya nasional, dan warisan akan terancam kehancuran di hadapan berbagai penduduk lokal. dan kekuatan asing serta ideologi yang mendukung separatisme, ekstremisme, dan terorisme”.

Baca :  Duo DPRD & DPR DKI Jakarta Fraksi Gerindra Terus Bantu Warga Terdampak Covid-19

Sedangkan Menteri Luar Negeri Abdulla Shahid dari Maladewa mengatakan bahwa, Presiden Rajapaksa meminta untuk mengizinkan Muslim Sri Lanka dimakamkan di Maladewa, sebuah negara mayoritas Muslim.

Ahmeed Shaheed, pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan mengatakan bahwa, kebijakan itu memungkinkan marginalisasi lebih lanjut dari komunitas Muslim di Sri Lanka.

“Kami ingin dikuburkan di tanah kami sendiri,” harap Ali Zahir Moulana, seorang Muslim Sri Lanka yang juga mantan anggota parlemen.

Michele Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia, memperingatkan bahwa impunitas yang berkelanjutan berisiko memicu kekerasan komunal atau antar etnis, dan ketidakstabilan.

Baca :  Pusdiklat Cibogo Dipakai untuk Isolasi Pasien Covid-19

Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada sesinya yang dimulai pada bulan Februari, akan mempertimbangkan resolusi untuk menegakkan hukum internasional di Sri Lanka, dan berusaha melindungi minoritas yang rentan dari pelanggaran lebih lanjut.

Ganguly dari HRW menyatakan, menyangkal hak Muslim Sri Lanka untuk menguburkan jenazah menyebabkan penderitaan yang intens, memicu kebencian komunal, dan tanpa dasar ilmiah apa pun.

Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi
Sumber: HRW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here