Kampak dan FPKB Minta Tuntaskan Kasus Korupsi di Biak Numfor

0

Biak – Pengiat anti korupsi akan kembali menyambangi Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Biak Numfor.

Menurut Sekertaris Jenderal LSM Komunitas Masyarakat Adat Anti Korupsi (Kampak) Papua, Johan Rumkorem, Yang bersama-sama dengan Forum Peduli Kawasa Byak (FPKB) kedatangannya ke Polda dan Kejati Papua untuk mempertanyakan dan mendesak agar penanganan korupsi di Biak Numfor segera di usut tuntas.

“Kami kembali untuk kesekian kalinya di Polda dan Kejati sudah sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkup Pemkab Biak Numfor,” tegas Johan melalui keterangan persnya, Minggu 9 Februari 2020

Johan mengungkapkan pihaknya telah melaporkan beberapa kasus pada kedua institusi penegak hukum itu. Untuk dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Biak Numfor adalah dana Prospek tahun anggaran 2017, dana bantuan operasional kesehatan (BOK), hak-hak guru kontrak daerah (GKD), hak-hak tenaga SP3K, pengadaan ternak sapi dan babi, dan penerbitan 27 SP2D untuk pembiayaan pihak ketiga yang diduga tidak terealisasikan termasuk peminjaman Rp. 100 Mliiar oleh Pemkab Biak Numfor yang belum dipertanggung jawabkan.

“Kami pastikan untuk fokus pada dana Prospek tahun 2017, karena investigasi yang saya bersama teman-teman aktivis anti korupsi lakukan, kami menemukan ada terjadi penyalagunaan kewenangan yang disertai dengan penyalahgunaan uang negara yang sesungguhnya diperuntukkan untuk kesuksesan program tersebut,” tegas Johan

Lebih jauh dijelaskan, dana Prospek tahun anggaran 2017 dialokasikan dalam dana otonomi khusus (Otsus) bersamaan dengan program KPS dan DTI, yang kemudian dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2017 dengan total dana Otsus tahun 2017 yang dikucurkan pada tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah sebesar Rp. 100.104.193.000,00 Khusus untuk Prospek, untuk jumlah dananya adalah Rp. 26.659.300.000,00 yang dikucurkan dalam tiga tahap.

“ Untuk tahap pertama jumlah dananya 7.997.790.000,00, tahap kedua 11.996.685.000,00 dan tahap ketiga jumlah dananya 6.664.825.000,00,” jelas Johan.

Untuk penerimaan dana Prospek pada tahun 2017, Johan katakan di duga ditemukan adanya indikasi korupsi pada oknum-oknum pejabat tertentu dalam birokrasi Pemda Biak Numfor dikarenakan adanya laporan pembiayaan yang tidak jelas, bahkan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“ Kami berbicara dan bertindak berdasakan bukti data-data, dan kami pastikan untuk pertanyakan sekaligus mendesak pihak penegak hukum untuk segera mengungkap siapa oknum pejabat yang telah menyalahgunakan kewenangan dan menyalahgunakan uang negara,” kata dia

Johan menambahkan ketika berkunjung ke Polres Biak Numfor bulan Januari lalu, Johan telah bertemu langsung dengan Kapolres. Dalam pertemuan bersama orang nomor satu di kepolisian resor Biak itu, Kapolres menyebutkan kasus-kasus yang sudah dinaikkan dan sedang dihitung kerugian negara oleh BPKP dan kemudian hasil perhitungann kerugian negara akan diserahkan ke Polda.

Dari hasil tersebut, Kata Johan Polda Papua akan menetapkan status tersangkanya terhadap oknum pejabat yang menyalahgunkan kewenangan dan menyalahgunakan uang negara.

“Ini yang buat kami akan kembali bersuara di Polda dan juga BPKP, sehingga kita semua bisa segera tahu siapa saja oknum pejabat dilingkup Pemkab Biak Numfor yang ditetapkan sebagai tersangka dan berapa banyak uang negara yang disalahgunakan, termasuk Kajati Papua untuk mempertanyakan kasus-kasus lainnya,” kata Johan. (AP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here