BOGOR (Lead.co.id) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor mendesak evaluasi kebijakan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan itu disampaikan dalam aksinya di depan Pintu 1 Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa (27/10/2026).
Pihak HMI menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup ditampilkan melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dibuktikan melalui kemampuan negara menjawab kesulitan masyarakat, menyediakan kesempatan kerja, menjaga daya beli, dan melindungi lingkungan.
Dalam tuntutan yang disampaikan, HMI menyoroti persoalan ketimpangan sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK), harga kebutuhan pokok, serta beban biaya bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah didesak membenahi kebijakan ekonomi agar masyarakat tidak terus menghadapi tekanan biaya hidup, sekaligus memperluas kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat.
Multazam selaku Ketua Umu. HMI Cabang Kota Bogor menyatakan bahwa, persoalan ekonomi membutuhkan tindakan nyata dan terukur. Stabilitas ekonomi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan kemampuan masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari dan memperoleh penghasilan. Pemerintah juga didesak menjadikan persoalan pengangguran dan PHK sebagai perhatian serius dalam menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan.
Di sektor lingkungan, HMI mendesak pemerintah menuntaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah dituntut memperkuat pencegahan, memulihkan wilayah terdampak, meningkatkan pengawasan, serta menindak tegas individu maupun korporasi yang terbukti melanggar hukum.
HMI menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Perlindungan ekosistem, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum harus menjadi satu kesatuan langkah agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat tidak menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Kritik mahasiswa juga diarahkan pada struktur Kabinet Merah Putih. HMI mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi efektivitas jajaran menteri dan melakukan perampingan kabinet apabila dinilai diperlukan. Pengelolaan anggaran negara harus lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam persoalan tata kelola pemerintahan, HMI menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi bagian dari tuntutan, terutama mengenai pengawasan anggaran, kualitas layanan, dan keamanan pangan.
Pada sektor pendidikan dan agraria, HMI mendesak pemerintah menjamin pendidikan gratis, meningkatkan kesejahteraan guru, mempercepat reforma agraria, serta melindungi masyarakat yang menjadi korban konflik lahan. Mahasiswa juga menuntut penegakan supremasi sipil dan menolak militerisme di ruang sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan konstitusi.
Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Kota Bogor menyampaikan delapan tuntutan, yakni menuntaskan penanganan karhutla dan memulihkan lingkungan; membenahi kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menjamin pendidikan gratis serta kesejahteraan guru; merampingkan Kabinet Merah Putih; mewujudkan reforma agraria dan melindungi korban konflik agraria; menuntaskan praktik KKN di lingkungan pemerintahan; serta menegakkan supremasi sipil dan menghapus militerisme di ruang sipil.
HMI Cabang Kota Bogor mendesak agar evaluasi dua tahun pemerintahan tidak berhenti pada pernyataan politik. Pemerintah diminta menunjukkan hasil konkret dalam menjawab persoalan lingkungan, tekanan ekonomi, kesempatan kerja, dan penegakan hukum.
Aksi di depan Pintu 1 Istana Kepresidenan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menagih tanggung jawab pemerintah atas kebijakan yang dijalankan. HMI menegaskan bahwa kekuasaan dan anggaran negara harus diarahkan pada kepentingan rakyat, sementara setiap kebijakan perlu terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik.
Surya SP