LEAD.co.id | Para Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya, BEM Malang Raya, dan BEM PTS Jatim kembali mendatangi DPRD Jawa Timur (Jatim), menuntut jaminan Pendidikan di tengah Pandemi Covid-19. Pasalnya, sampai saat ini belum sama sekali terlihat i’itikad baik dari pada Stakeholders untuk memperjuangkan nasib Mahasiswa.
Kehadiran mahasiswa kali ini sebagai bentuk follow-up audiensi pada tanggal 25 Juni 2020, dan dilanjut unjuk rasa pada 29 Juni 2020 di kantor LLDIKTI Wilayah VII Jatim terkait jaminan Pendidikan di tengah Pandemi Covid-19.
Ketiga aliansi ini juga sudah melayangkan surat audiensi pada tanggal 2 Juli 2020 kepada ketua DPRD Jatim untuk juga menghadirkan Kepala LLDIKTI Wilayah VII dan Gubernur Jawa Timur untuk bersama-sama mahasiswa mencari jalan keluar atas Polemik SPP di tengah pandemi Covid-19.
“Akan tetapi surat tersebut tak kunjung ada balasan dan kami pun memjemputnya langsung di DPRD Jawa Timur pada tanggal 16 Juni 2020 dan baru hari ini kita di terima audiensi,” ungkap Eko Pratama selaku Koordinator Aliansi BEM Surabaya, Senin (20/7/2020).
Atas peristiwa tersebut, pihaknya mengeluhkan, panjangnya jalur komunikasi yang harus ditempuh untuk duduk bersama mencari solusi. Bahkan, para mahasiswa merasa dikecewakan karena Ketua DPRD Jawa Timur tidak hadir, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya diwakili oleh Sekretaris BPBD.
“Kami tidak minta banyak, kami hanya minta transparansi dan jaminan keberlangsungan Pendidikan di tengah pandemi covid 19 dan Jaring pengaman Sosial bisa Hadir juga untuk mengcover kebutuhan di dunia pendidikan,” terang dia.
Provinsi Jawa Timur mempunyai anggaran 2,3 T untuk penanganan Covid-19, tentu saja banyak sektor yang harus diberikan stimulasi termasuk pendidikan. Karenanya, pemerintah harus benar-benar mengimplementasikan Jaring Pengaman Sosial di sektor pendidikan secara tepat dan merata.
”Pemerintah atau pihak terkait dalam penyelesaian masalah ini harus bekerja lebih cepat dari penularan virus corona, sehingga jaminan pendidikan pada para pelajar khususnya mahasiswa bisa dirasakan,” harap Muhammad Riski Rama Duta, Koordinator BEM PTS Jatim.
Menurutnya, persoalan ini telah menjadi keresahan bersama, sehingga pemerintah harus hadir untuk mengatasi permasalahan pendidikan di tengah pandemi covid-19 agar Perguruan Tinggi juga tidak tutup karena tak mampu memberikan relaksasi SPP Kepada Mahasiswanya.
“Ada beberapa hal yang memang menjadi poin penting untuk Pemerintah memberikan bantuan kepada Mahasiswa yaitu, pemerintah memberikan Kuota internet Gratis agar kuliah daringnya lancar tanpa terhambat serta, kemendes PDTT memperluas kembali akses free wifi Gratis di tingkat Desa dan Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan sosial kepada mahasiswa secara merata,” Tambah Mahmud Koordinator BEM Malang Raya.
Dia juga menyatakan bahwa, perwakilan aliansi BEM Jawa Timur berkomitmen akan terus mengawal problematika ini dan akan terus melihat komitmen Wakil Rakyat dalam mengawal aspirasi Mahasiswa di tengah Pandemi.
