JAKARTA (Lead.co.id) — Harga beras nasional terus menjadi paradoks. Di satu sisi, gudang Bulog mencatat stok lebih dari 4 juta ton, tetapi di sisi lain, harga beras di pasar tradisional maupun modern tak kunjung turun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai distribusi dan efektivitas kebijakan pangan yang dijalankan pemerintah.
Fenomena tersebut kian terasa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, di mana masyarakat berharap kemerdekaan juga berarti terbebas dari beban harga pangan yang mencekik. Beras, sebagai makanan pokok rakyat, seharusnya menjadi barometer kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Pemerintah sebenarnya telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. Data resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejak awal Agustus hingga pertengahan bulan, telah tersalurkan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik. Bahkan, pada puncak GPM pada 14 Agustus lalu, Polri menyalurkan 2.424 ton beras di 1.552 titik dengan hampir setengah juta penerima manfaat.
Tak hanya itu, Perum Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP sepanjang 2025. Hingga kini, distribusi mencapai lebih dari 610 ribu ton ke pasar tradisional, modern, dan mitra UMKM. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar operasi pasar dilakukan setiap hari, tidak berhenti di acara simbolik.
Meski demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa harga beras medium dan premium tetap tinggi. Di banyak daerah, harga beras medium masih berada di kisaran Rp13.000–Rp14.000 per kilogram, jauh di atas HET. Hal ini memperlihatkan bahwa operasi GPM dan penyaluran SPHP belum cukup untuk meredam gejolak harga secara menyeluruh.
Romadhon Jasn, menilai pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan GPM, tetapi distribusi harus lebih sistematis. “Langkah ini patut diapresiasi, tetapi jangan berhenti di acara seremonial. Distribusi harus masif dan berkelanjutan. Stok Bulog 4 juta ton itu harus betul-betul mengalir ke rakyat, bukan hanya tercatat di gudang,” ujarnya kepada awak media, Senin (18/8).
Romadhon juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar beras murah tidak hanya beredar di kota besar, melainkan juga menjangkau daerah-daerah pelosok. “Kalau hanya di titik tertentu, rakyat di desa tetap membeli beras dengan harga mahal. Ini yang menciptakan paradoks: stok melimpah, tapi rakyat tetap sulit membeli dengan harga terjangkau,” tambahnya.
Menurutnya, momentum kemerdekaan tahun ini harus menjadi refleksi bersama. Kemerdekaan tidak hanya berarti lepas dari penjajahan politik, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kedaulatan pangan. Harga beras yang stabil dan terjangkau adalah salah satu wujud nyata kemerdekaan ekonomi bagi rakyat kecil.
“Pemerintah punya niat baik dengan GPM, Polri juga sudah terjun langsung. Tinggal bagaimana memastikan sistem distribusi berjalan lancar setiap hari, bukan hanya saat ada peringatan atau kunjungan pejabat. Rakyat butuh kepastian harga, bukan sekadar janji,” tegas Romadhon.
Paradoks beras nasional ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Dengan stok yang melimpah, seharusnya harga bisa terkendali. Momentum kemerdekaan 17 Agustus seharusnya menjadi titik balik untuk memastikan rakyat benar-benar merasakan arti merdeka, termasuk merdeka dari tekanan harga pangan.