JAKARTA (LEAD.co.id) – Center for Budget Analysis (CBA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, terkait dugaan kasus korupsi yang pernah menyeret namanya dalam kasus suap pembahasan anggaran optimalisasi.
Kasus tersebut terjadi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans tahun 2014 yang saat ini bernama Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh Kordinator CBA, Jajang Nurjaman dalam keterangan persnya, pada Selasa (21/12/2021).
“Meminta KPK kembali ke marwahnya dalam memberantas korupsi. Satu langkah real dengan memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar terkait kasus-kasus yang menyeret namanya,” kata Jajang Nurjaman.
Kemudian, lanjut Jajang, nama Cak Imin juga disebut-sebut dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.
Oleh karena itu, kinerja KPK yang masih buruk sebaiknya membuka kasus-kasus lama yang melibatkan nama besar yang belum tuntas.
“Seperti kasus-kasus Muhaimin Iskandar yang belum tuntas hingga sekarang, sebaiknya ketua KPK selidiki kembali,” tuturnya.
Menurut Jajang, sepanjang kepimpinan Filri Bahuri, lembaga antirusuah itu tercatat bekerja lambat dalam memberantas kasus korupsi.
“Menjelang akhir 2021 semangat pemberantasan korupsi terasa hampir padam, KPK Contohnya saat ini kurang greget bahkan berpuas diri dengan kasus-kasus kecil terjadi di daerah,” ungkapnya.
Reporter: Moh Hasanuddin
Editor: Aru Prayogi
