Jakarata– Gelombang kritik kembali menghampiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait undangan pertemuan dengan para pengemudi ojek online (ojol). Sejumlah media menyebut undangan itu bukan ditujukan untuk ojol, melainkan pihak lain yang diposisikan sebagai representasi. Padahal, data menunjukkan seluruh peserta undangan memang berasal dari kalangan pengemudi daring.
Isu ini kemudian bergulir liar di ruang publik, menciptakan kesan seolah ada manipulasi. Narasi negatif tetap menyeruak, terlepas dari fakta yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam politik, persepsi kadang lebih kuat daripada data lapangan.
Kritik tentu merupakan bagian sehat dari demokrasi. Namun, ketika kritik berubah menjadi serangan yang tidak berbasis fakta, substansi diskusi publik bisa hilang. Di titik ini, kedewasaan masyarakat untuk memilah antara kritik yang membangun dan serangan politik sangat dibutuhkan.
“Bangsa ini harus belajar membedakan antara kritik sehat dengan serangan politik. Fakta menunjukkan undangan itu memang untuk ojol, sehingga framing yang menyesatkan justru berbahaya bagi iklim demokrasi kita,” ujar aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, kepada awak media, Kamis (4/9/2025)
Sejatinya, kehadiran Gibran dalam forum bersama pengemudi ojol merupakan upaya negara mendengar aspirasi kelompok rentan pekerja transportasi daring. Namun, perdebatan publik justru berhenti pada soal siapa yang hadir, sehingga mengabaikan persoalan utama: pendapatan, regulasi, dan perlindungan kerja bagi para pengemudi.
“Kita tidak boleh membiarkan substansi tenggelam dalam isu sepele. Kalau yang diperdebatkan hanya undangan, maka masalah utama ojol seperti kesejahteraan dan keamanan kerja tidak akan terselesaikan,” tegas Romadhon Jasn.
Dalam situasi ini, sikap mas Gibran yang tetap tenang patut dicatat. Alih-alih merespons secara emosional, ia lebih memilih membiarkan data berbicara. Keteguhan ini bisa dibaca sebagai strategi politik yang menekankan substansi, bukan reaksi terhadap serangan.
“Setiap pemimpin harus belajar bahwa selain bekerja nyata, mereka juga wajib mengelola komunikasi agar masyarakat tidak terseret ke isu dangkal. Di sinilah kedewasaan publik diuji, apakah mampu melihat inti masalah atau hanya terjebak sensasi,” kata Romadhon.
Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk pejabat publik. Namun, kepemimpinan bisa dilihat dari keberanian menghadapi kritik, konsistensi bekerja, dan ketenangan dalam menanggapi serangan. Di titik ini, publik seharusnya menilai lebih jernih.
“Bangsa ini harus sadar dan mau menerima kelebihan seseorang meski ada kekurangannya. Dalam hal ini, kepemimpinan bisa dilihat dari keseriusan mas Gibran mendengar rakyat kecil, termasuk ojol, bukan dari narasi yang dipelintir media,” tutup Romadhon Jasn.
