BOGOR (Lead.co.id) – Koalisi Rakyat Revolusioner (KRR) kembali menggelar unjuk rasa terkait transparansi pengelolaan iuran Koperasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, pada Kamis (30/3/2023).
Dalam aksinya, para demonstran mempertanyakan legalitas koperasi yang melakukan pungutan senilai kisaran Rp 50 ribu per-karyawan dan Rp 100 ribu setiap dokter yang bekerja di RSUD Kota Bogor.
“Kalau koperasi itu di bawah RSUD, artinya keberadaan koperasi tersebut harus diperjelas legalitasnya, jangan hanya menguntungkan individu,” kata Ketua KRR, Desta Lesmana usai berdemonstrasi.
Menurut dia, aksi dilakukan di Kejari Kota Bogor agar penegak hukum menindak lanjuti iuran Koperasi RSUD senilai miliaran rupiah yang seharusnya dalam pengelolaannya dilakukan secara transparan.
Desta mengungkapkan, sebelumnya pernah ada pembagian sembako pada tahun 2017. Jika koperasi ini, memang sudah menjadi sebuah aturan, seharusnya ada keuntungan buat para karyawan RSUD.
“Iuran tersebut digunakan untuk apa, apa untuk kepentingan individu atau memang buat semua karyawan, kalau disalah artikan oleh pihak rumah sakit, penegak hukum harus turun tangan,” kata Desta.
Selain Itu, para pendemo juga mengaku sempat mendapatkan tindakan provokasi yang dilakukan oleh kelompok masa di RSUD. Akibatnya, aksi yang awalnya kondusif berujung cek cok.
“Awalnya aksi kondusif, ketika kelompok orang menghadang pendemo, ‘awas.. awas ada ambulance’, justru aksi kami tidak menutup akses ambulance,” tegas dia.
Sementara itu, Ketua Komunitas Pengurus Bis Terminal Baranangsiang (KPTB), Teddy Irawan menyikapi tindakan sekelompok orang, ketika pendemo hendak menyeruakan aspirasi jejek pendapat ditempat umum yang diatur oleh undang-undang.
“Kami sangat kecewa dengan aksi kami, ketika disambut oleh sekelompok masa bayaran untuk memprovokasi aksi kami,” kata dia.
Menurutnya, rumah sakit itu bukan untuk kelompok tertentu, melainkan untuk masyarakat. Dengan aksi ini, RSUD juga jangan alergi dengan kritikan dari masyarakat.
“Dengan aksi ini menjadi cambuk untuk berubah bagi rumah sakit milik daerah. Kami setuju kalau ada reshuffle atau mutasi direksi RSUD yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor,” tutup dia.
