ITALIA (LEAD.co.id) – Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya tentang ekonomi dan kesehatan global dalam sesi KTT G20, di La Nuvola, Roma, Italia, pada Sabtu (30/10/2021). Dia mengajak semua negara untuk memperkuat arsitektur kesehatan global.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Co-Sherpa Kementerian Luar Negeri Dian Triansyah Djani.
“Demi membangun dunia yang lebih tahan terhadap pandemi dan berbagai guncangan ke depan, Indonesia mengajak untuk memperkuat arsitektur kesehatan global,” ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, untuk mewujudkan itu, pertama mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global harus disusun. Hal tersebut mencakup dana, vaksin, obat, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan yang siap diterjunkan setiap saat untuk membantu negara yang mengalami krisis kesehatan.
“IMF sudah memberikan contoh, tentang penggalangan sumber daya keuangan global untuk membantu negara yang mengalami krisis keuangan,” imbuhnya.
Dukungan keuangan internasional untuk isu kesehatan dan perubahan iklim sangat penting artinya.
Kedua, Presiden Jokowi menyerukan semua pemimpin negara yang hadir dalam KTT tersebut untuk menyusun standar protokol kesehatan global terkait dengan aktivitas lintas negara, termasuk di antaranya protokol kesehatan perjalanan antarnegara.
Ketiga, G20 harus menjadi bagian penting dari solusi untuk mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan esensial. Presiden menyebut bahwa G20 harus mendukung diversifikasi produksi dan alih teknologi ke negara berkembang, eliminasi hambatan perdagangan bahan baku vaksin, dukungan terhadap TRIPS Waiver, dan terus meningkatkan berbagi dosis dan mendukung COVAX Facility.
“Proses penataan ulang arsitektur ketahanan kesehatan global ini harus inklusif, serta berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan,” tegasnya.
Selain ketahanan kesehatan dunia, Presiden Jokowi juga mendorong para pemimpin G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, G20 perlu menjadi katalis bagi koordinasi menuju normalisasi kebijakan ekonomi, setelah dalam dua tahun ini dunia menjalankan kebijakan extra-ordinary di bidang fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
G20 juga harus menjadi katalis bagi dukungan likuiditas dan restrukturisasi utang bagi negara miskin. Selain itu, juga bagi reaktivasi konektivitas global, khususnya sektor yang mengandalkan pergerakan manusia dan barang, seperti pariwisata dan manufaktur.
“Kerja sama inovasi, teknologi digital dan teknologi hijau, serta peningkatan investasi bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dan dukungan kemitraan global bagi pembangunan negara berkembang,” tandasnya.
Reporter: Jhonie
Editor: Aru Prayogi
Sumber: BPMI Setpres
