LEAD – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengambil sikap tegas dengan meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap asal India. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian legislatif dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama saat Presiden Prabowo Subianto masih menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.
Dasco menekankan bahwa kebijakan strategis dengan volume sebesar itu tidak semestinya diputuskan secara terburu-buru tanpa kalkulasi yang komprehensif. Menurutnya, setiap keputusan impor harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri nasional.
Keputusan penundaan tersebut didasari oleh kebutuhan untuk melakukan evaluasi mendalam terkait urgensi dan implikasinya terhadap sektor otomotif dalam negeri. Dasco menilai koordinasi lintas sektoral harus dilakukan secara linier dengan visi Presiden, terutama menyangkut kesiapan perusahaan nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik. “Kita harus menghitung kembali kesiapan industri kita sendiri sebelum membuka keran impor sebesar itu,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senin (23/2).
Rencana impor 105.000 unit kendaraan komersial oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memicu diskusi intensif di berbagai kalangan. Di media sosial, tagar #DukungIndustriLokal mencatat lebih dari 15.000 unggahan dalam 48 jam terakhir, menunjukkan perhatian publik yang signifikan terhadap isu ini.
Sejumlah pelaku industri otomotif nasional menyambut positif sikap kehati-hatian DPR, meski sebagian pengusaha logistik mengkhawatirkan potensi keterlambatan distribusi program pemerintah yang telah terjadwal.
Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, ketika diminta memberikan pandangan mengenai respons publik yang berkembang, menilai langkah Dasco mencerminkan kepemimpinan legislatif yang terukur. “Keputusan Dasco untuk menunda impor ini adalah bukti bahwa legislatif tidak tidur. Ini bukan soal anti-kerja sama internasional, tapi soal presisi kebijakan. Kita tidak boleh membiarkan pasar domestik dibanjiri produk luar saat produsen lokal masih mampu berakselerasi,” jelasnya saat dihubungi, Selasa (24/2).
Secara teknis, penundaan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pemetaan ulang terhadap kapasitas produksi otomotif dalam negeri. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa kapasitas produksi kendaraan niaga ringan nasional mencapai 180.000 unit per tahun, dengan tingkat utilisasi saat ini sekitar 65 persen.
Dasco mengingatkan bahwa setiap kebijakan impor harus memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan tidak boleh mematikan ekosistem bisnis lokal yang sedang bertumbuh. Kebijakan ini juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja serta UMKM pendukung di sektor otomotif nasional. Menurutnya, perlindungan industri dalam negeri merupakan bagian dari strategi jangka panjang pembangunan nasional.
Menanggapi perhatian publik yang luas, Romadhon menjelaskan bahwa dukungan masyarakat mengalir karena Dasco menyampaikan argumen berbasis data dan logika perlindungan nasional.
“Beliau memahami bahwa ekonomi bukan sekadar soal angka transaksi, tapi soal bagaimana kebijakan perdagangan mencerminkan kepentingan rakyat. Penundaan ini memberikan waktu untuk memastikan bahwa keputusan diambil dengan pertimbangan matang, bukan dalam situasi yang tergesa-gesa,” ungkapnya.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai bahwa pertimbangan jangka panjang terhadap industri nasional memang lebih strategis dibanding percepatan pengadaan yang mengabaikan kapasitas lokal.
“Jika utilisasi pabrik kita masih di bawah 70 persen, secara ekonomi lebih rasional mengoptimalkan kapasitas yang ada daripada impor dalam jumlah masif,” katanya.
Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan program hilirisasi dan kemandirian ekonomi yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Optimalisasi industri domestik dipandang sebagai fondasi penting bagi daya saing nasional.
Ke depan, koordinasi antara DPR dan pemerintah diharapkan mampu melahirkan solusi yang lebih integratif. Dasco mengisyaratkan bahwa jika industri dalam negeri mampu memberikan substitusi yang kompetitif dari segi harga dan kualitas, maka prioritas harus diberikan sepenuhnya kepada produk nasional.
Kementerian Perindustrian dijadwalkan menggelar rapat koordinasi bersama Gaikindo dan pelaku usaha dalam waktu dekat untuk membahas roadmap pengadaan kendaraan KDKMP yang lebih strategis dan berkelanjutan.
Menutup pandangannya, Romadhon menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional.
“DPR telah menjalankan fungsinya dengan baik. Pesan Dasco sangat jelas: jangan ada kebijakan strategis yang diputuskan secara prematur tanpa koordinasi penuh dengan kepala negara. Ini preseden baik bagi tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Publik perlu terus mengawal agar arah pembangunan tetap berada di rel yang benar,” pungkasnya.