Nilai Keagamaan dalam Kebijakan Ekspor Benur

0
PB HMI, BUMN, Erick Thohir
Ketua PB HMI, Romadhon Jasn

Oleh: Romadhon Jasn (Ketua PBHMI)

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. [an-Nahl/16:14]”.

Menilik dari ayat ini sangat penting bagi kita untuk melakukan muhasabah diri dalam proses eksploitasi alam. Sehingga apapun yang dilakukan adalah dalam rangka memberikan manfaat terhadap alam sekitar dan juga tetap bisa menjaga lingkungan dengan baik, agar kita termasuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur dan bisa menjadikan alam sekitar tetap bermanfaat untuk keberlangsungan hidup setiap spesies di muka bumi ini.

Bumi adalah salah satu planet di tata surya dalam galaksi Bima Sakti yang memiliki kehidupan. Ada berbagai macam ekosistem yang berada di dalamnya dengan luas 510,1 juta km² yang terdiri dari daratan dan perairan dengan presentase wilayah perairan yang lebih mendominasi daripada wilayah daratan, tak terkecuali Indonesia yang menjadi bagian dari sebuah negara yang berada di belahan bumi. Secara Letak Astronomis Indonesia adalah 6o LU (Lintang Utara) – 11o LS (Lintang Selatan) dan antara 95o BT (Bujur Timur) – 141o BT (Bujur Timur). Jika dilihat dari posisi astronomis Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Luas wilayah daratan, 1.922.570 km2 dan perairan 3.257.483 km2. Dengan data tersebut bisa diketahui bahwa luas perairan Indonesia lebih besar daripada daratannya. Perairan Indonesia memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lainnya.

Posisi Indonesia sebagai negara maritim, karena terdiri dari berbagai macam pulau yang di setiap pulau dikelilingi oleh wilayah perairan sampai ke laut lepas, sehingga tidak heran jika nenek moyang orang Indonesia adalah pelaut. Dari sejarah demikian sangat lumrah jika banyak produk Indonesia baik produk jadi maupun bahan baku yang berasal dari laut diekspor ke luar negeri. Tak terkecuali ekspor benih lobster atau benur yang kekinian menjadi polemik.

Baca :  PB HMI Beri Kepercayaan Erick Thohir Benahi BUMN

Indonesia adalah satu-satunya negara yang mempunyai persediaan benih lobster terbesar di dunia, seperti halnya data yang dilansir oleh beberapa media, benih lobster yang dikelola oleh Vietnam, pemasok terbesarnya berasal dari Indonesia dengan presentase 80%, akan tetapi proses pemasokan itu dilakukan secara illegal karena negara tidak hadir dalam proses ini. Hal tersebut dijadikan bisnis gelap yang dilakukan oleh beberapa mafia benih lobster untuk meraup keuntungan pribadi. Pemerintah telah berupaya melakukan pencegahan atas penyelundupan benih lobster dengan Permen 56 akan tetapi masih banyak penyelundupan yang lolos dan benih lobster tetap keluar dari Indonesia.

Kondisi ini memicu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengeluarkan kebijakan membolehkan untuk ekspor benih lobster. Namun kebijakan tersebut memicu adanya pro dan kontra. Mereka yang berada dalam kubu pro berpendapat kebocoran dana dari hasil penjualan lobster ke Vietnam ini negara mengalami kebocoran dana sebesar 900 M sebagaimana yang telah diungkapkan oleh PPATK, dengan dana yang besar seperti itu nelayan dan negara tidak mendapat keuntungan apapun dari hasil penjualan benih lobster, namun yang diuntungkan adalah mafia benih lobster, oleh karenanya jika negara hadir dalam proses penjualan benih lobster dan dijadikan sebagai bahan ekspor maka kebocoran dana yang dihasilkan dari penjualan benih lobster bisa masuk ke kas negara dengan berupa pajak dan devisa.

Baca :  Kinerja Menteri BUMN Dinilai Mulai Melempem

Sedangkan kubu yang kontra mengungkapkan jika benih lobster diekspor akan memicu pada beberapa orang untuk melakukan penangkapan benih lobster secara besar-besaran sehingga bisa menyebabkan kepunahan pada benih lobster, dan sebenarnya kalau dari analisa kami seorang aktivis jika penjualan benih lobster ini dilegalkan akan memicu turunnya harga pada benih lobster tersebut sehingga akan ada banyak mafia yang merasa dirugikan. Sehingga bagi kubu yang kontra mungkin saja mereka mencoba untuk melindungi para mafia-mafia pengepul benih lobster agar harga lobster tetap masuk ke pasar gelap dan keuntungannya bisa sangat melimpah. Sebab Kekayaan laut itu memang tidak boleh dikuasai oleh swasta dan harus dikelola negara, agar masyarakat bisa mengambil manfaat jika dikelola oleh negara, sebab jika dikelola oleh swasta maka semuanya akan dijadikan ladang bisnis.

Dalam hal ini langkah-langkah menteri kelautan dan perikanan merupakan sebuah tindakan yang sangat tepat untuk menghentikan gerakan para mafia benih lobster dalam meraup keuntungan pribadi, dengan cara melegalkan ekspor benih lobster dengan sebuah regulasi yang harus dipermenkan oleh Menteri Kelautan untuk mengakomodir alasan dari pihak yang kontra, seperti halnya penangkapan dan penjualan lobster harus dalam presentase tertentu dan jika lebih harus dikembalikan lagi untuk tetap menjaga lobster dari kepunahan dan aturan-aturan lain yang bisa memicu agar Indonesia bisa mempengaruhi pasar global.
Jika stok lobster semakin langka maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menguasai pasar lobster, sehingga jika tanpa peran negara dalam hal ini maka negara justru tidak akan mendapatkan manfaat atas penjualan benih lobster tesebut, sehingga kebocoran dana akan terus mengalir ke orang-orang secara pribadi, sedangkan nelayan dan negara tidak mendapatkan apapun, akhirnya kekayaan lobster akhirnya untuk kesejahteraan para mafia bukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam hadis yang artinya, “ada tiga yang tidak boleh dimonopoli. Yaitu Air, Rumput dan Api”.

Baca :  Investasi Bermasalah, Direksi BP Jamsostek Harus Tanggung Jawab

Dalam hal adanya perselisihan antara pro-kontra terkait pelegalan ekspor benih lobster maka sudah selayaknya dikembalikan pada sumber-sumber yang dijadikan landasan dalam dijadikan pijakan untuk keputusan. “Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (as-Sunnah) jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir (QS an-Nisa [4]: 59).”

Sudah diketahui bersama bahwa yang termasuk dalam sesuatu yang tidak boleh dimonopoli adalah air, dalam perairan ada berbagai macam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga siapapun bisa mengambil manfaatnya jika hal ini hanya dimonopoli termasuk benih lobster yang diperdebatkan saat ini maka yang diuntungkan hanyalah para mafia-mafia benih lobster sedangkan masyarakat dan negara tidak mendapatkan apapun dari kekayaan perairannya yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan begini Ketua Bidang Kemitraan BUMN PB HMI mendorong pemerintah untuk segera membahas regulasi pelegalan ekspor benih lobster agar penjulaan gelap benih lobster bisa segera diatasi, dan kebocoran dana negara yang sebesar 900 miliar bisa masuk ke kas negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejteraan dan kemakmuran rakyat dan tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada siapapun jika dalam hal ini masih dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat dan lebih bisa menguntungkan negara dalam merebut pasar benih lobster di ranah global.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here