LEAD.co.id | Kesatuan Aksi Mahasiswa Bogor Raya (KAM-BR) mengkritisi kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bogor terkait proyek pembangunan jembatan kali angke (Jalur Cepat) pada ruas jalan Sukahati-Jampang, Kecamatan Kemang.
Koordinator KAM-BR, M Ikhsan mengatakan, proyek jembatan kali angke tersebut bermasalah. Pasalnya, dari laporan hasil audit BPK RI ditemukan adanya kelebihan pembayaran pada pekerjaan tersebut hingga 1 Miliar lebih.
“Dalam laporan BPK ada kelebihan pembayaran yang mencapai 1 Miliar lebih pada proyek yang dimenangkan PT Mulyagiri tersebut,” jelas Ikhsan kepada LEAD.co.id, Jumat (6/11/2020).
Selain itu, ia juga membeberkan bahwa terdapat ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 2.
“Sejak awal memang prosesnya tidak beres, padahal seharusnya PT Mulyagiri gugur karena tidak memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan,” ungkapnya.
Ikhsan juga merasa geram karena dalam laporan BPK, Pokja 2 menerangkan bahwa keputusan dalam menentukan pemenang dipengaruhi oleh pihak lain.
“Hal tersebut betul-betul patut dicurigai, ada apa dibalik proyek ini, kami mendesak aparat penegak hukum harus segera bergerak cepat mengusut permasalahan ini,” ujarnya.
Ia juga mengungkap permasalahan dugaan pungli pada Dinas PUPR Kab. Bogor tepatnya pada Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air.
Sebelumnya, seorang pengusaha rekanan Dinas PUPR mengaku ketika mendapat paket pekerjaan, pada saat pengambilan papan proyek dan buku tamu, penyedia barang dan jasa dikenakan biaya sekitar 3 juta sampai 5 juta rupiah per paket.
“Hal tersebut harus diungkap secara terang benderang dan tuntas,” himbaunya.
Pihaknya meminta Bupati Bogor tidak diam dan melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Selain itu, juga meminta aparat penegak hukum menelusuri lebih dalam apakah ada indikasi tindakan pidana korupsi dalan proyek tersebut.
“Harus ada perombakan dan evaluasi total, kami mendorong Bupati Bogor segera melakukan hal itu,” tegasnya.
