Oleh: Khotimi Bahri
(Wakil Katib PCNU, Komisi Fatwa MUI Kota Bogor, dan Wakil Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara)
Saya mendapatkan sebuah catatan harian yang cukup bagus dari seorang sahabat, seneor, De Also. Kurang lebih catatannya seperti ini :
“Di negeri ini, demokrasi punya jalannya sendiri. Ia bukan mantra yang hanya melafalkan bacaan yang mudah diduga. Perhitungan rasional bukan satu-satunya alasan merengkuh kekuasaan. Modern tak selalu menunjuk pada otoritas nalar yang memutuskan seluruh banyak hal. Modern tak selalu sebangun dengan pertimbangan dan kalkulasi yang layak diuji”.
Saya mencoba merenungi kata kunci demokrasi tersebut, ternyata maknanya sangat dalam. Ya, begitu dalam. Selama ini demokrasi di negeri kita berjalan dalam dua dimensi. Pertama, dimensi rasional, dimana calon pemimpin harus melewati tahapan empirik yang rasional. Ia harus melewati tahapan verifikasi administrasi. Kadang berlanjut dengan debat kandidat atau setidaknya tatap muka, silaturrahmi untuk mengetahui visi, misi, dan program yang ditawarkan. Dalam proses ini, performan harus benar-benar ditata. Intonasi suara diatur agar terlihat berwibawa. Gestur dan tata busana harus pas agar melahirkan kesan luar biasa. Cukupkah modal itu? Ternyata tidak.
Di Indonesia, demokrasi punya cara dan karakternya sendiri. Bukan semata-mata retorika dan sesekali tebar serangan fajar. Rasionalitas bangsa Indonesia berbeda sehingga nalar kritis bukan satu-satunya jalan merengkuh kekuasaan. Modernitas tidak selamanya parallel dengan rasinalitas-empirikal. Inilah faktor kedua.
Kalkulasi-kalkulasi matematik dan statistik tidak mudah mempengaruhi kontstruksi politik bangsa ini.
Lantas faktor apa lagi yang dibutuhkan di negeri ini?. Ternyata demokrasi negeri ini juga dihidupi oleh ruh klenik, dan tahayul. Kandidat tidak hanya matang dalam konsep, gagah dalam penampilan, kuat dalam amunisi, tapi juga harus disempurnakan dengan aroma kemenyan dan hafalan mantra-mantra. Bahkan karena faktor kedua ini begitu kuat, tidak salah kalau seorang kandidat “mendadak” hobi ziaroh, ngalap berokah ketempat-tempat keramat, dan sesekali meminta petuah tokoh spiritual maupun paranormal. Itulah demokrasi khas bangsa ini.
Bagaimana dengan demokrasi ala Nahdlatul Ulama (NU)? Demokrasi ala NU memiliki sedikit persamaan dan banyak perbedaan. Faktor rasional mulai mewarnai perhelatan akbar NU, yaitu muktamar. Temu kandidat, gerilya calon, dan sejumlah kelengkapan normatif juga harus dilalui.
Bahkan para tim sukses kandidat begitu semangat, tidak mau kalah dengan tim sukses perhelatan demokrasi negeri ini. Dan yang sangat mencengangkan adalah, munculnya trend baru dimana rasionalitas politik mulai menguat. Ini dibuktikan dengan adu strategi antar kandidat. Bahkan ‘kabar burung’ beredar bahwa tradisi borong hotel untuk mempersempit ruang gerak lawan menjadi bagian dari perhelatan akbar NU. Semoga kabar burung ini salah, atau salah paham sebagian orang saja, sehingga demokrasi NU tidak sama dengan demokrasi negeri ini.
Untunglah ada yang membedakan secara diametral. Kalau dalam tradisi demokrasi negeri ini unsur klenik, tahayul, sangat kental, maka dalam demokrasi NU diganti dengan sholat istikhoroh, sholat hajat, dan meminta arahan poro masyayikh. Semoga perbedaan ini berangkat dari tradisi spiritual NU, etika dan adab NU, bukan dari tardisi kebutuhan formal belaka dan bukan pula dari strategi image building belaka.
Sebagai kata penutup saya ingin mengutip catatan sahabat dan seneor lagi :
“Saya kemudian mengerti, demokrasi seumpama orkestra yang menyuguhkan bunyi-bunyi yang tak sama. Yang rasional juga klenik punya maknanya tersendiri. Punya tempatnya tersendiri. Yang rasional juga takhayul punya hak yang sama untuk menghidupkan dan menjadi pilihan”.
Tentu NU bukan yang demikian dan semoga tidak ikut-ikutan demikian. Walaupun sama-sama mengkombinasikan poros bumi dan poros langit, tapi dimensinya yang membedakan. Semoga…
Penulis adalah Alumni PP Mathlabul Ulum Jambu Sumenep, PP-TMI Al-Amien Prenduan Madura. PP-TQn Kaduparasi, PP Raudlatul Hikam Cibinong, YIC Al-Ghazaly Bogor dan beberapa pesantren di Jawa Barat. Alumni S-1 Aqidah Filsafat UIN Bandung dan Pscasarjana MPD-IPB Bogor
