JAKARTA,- Pergantian kepemimpinan di Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menandai babak baru dalam strategi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mukhtarudin sebagai menteri baru menggantikan Karding, Senin (8/9). Momentum ini dinilai sangat strategis, terlebih Jepang membuka 639.000 peluang kerja hingga 2030.
Mukhtarudin dipandang memiliki rekam jejak kuat di bidang politik dan kebijakan publik. Kehadirannya di kabinet diharapkan mampu menjawab tantangan klasik pekerja migran Indonesia (PMI), mulai dari skema magang yang sering merugikan hingga rendahnya perlindungan hukum di negara tujuan. Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja terampil di Jepang memberi ruang besar bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi ketenagakerjaan.
Pergantian ini juga menandai konsistensi Presiden Prabowo dalam memastikan tata kelola penempatan PMI berjalan lebih modern, terukur, dan berorientasi pada perlindungan. Dengan visi itu, publik menaruh harapan besar agar diplomasi tenaga kerja tidak sekadar berbicara angka, melainkan juga kesejahteraan dan martabat pekerja migran.
Gagas Nusantara, menyambut baik langkah Presiden dengan memberikan ucapan selamat kepada Mukhtarudin, seraya menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan yang lebih melindungi PMI di luar negeri, khususnya di Jepang, agar pekerja migran tidak sekadar menjadi tenaga pengisi kebutuhan, tetapi juga dikelola secara bermartabat,” ujar Romadhon Jasn kepada awak media, Senin (8/9/2025) di Jakarta.
Jepang hingga kini masih menerapkan skema pemagangan (Technical Intern Training Program/TITP) yang kerap dikritik karena tidak sejalan dengan realitas pekerjaan penuh. Mukhtarudin diharapkan mampu mendorong transisi ke skema yang lebih adil, seperti Specified Skilled Worker (SSW). Diplomasi intensif diperlukan agar PMI tidak terjebak dalam kontrak kerja yang merugikan.
Menurut Romadhon, arah kebijakan Mukhtarudin harus menyentuh diplomasi yang lebih progresif, penyesuaian standar sertifikasi tenaga kerja, serta penguatan kelas migran di dalam negeri agar pekerja Indonesia benar-benar siap secara bahasa dan keterampilan,” katanya.
Selain tantangan diplomasi, penguatan koordinasi domestik juga krusial. Pemerintah perlu memastikan sistem perekrutan PMI tidak lagi diwarnai praktik percaloan dan biaya penempatan yang memberatkan. Konsolidasi dengan purna PMI sebagai pengajar bahasa dan pelatih keterampilan menjadi langkah tepat yang bisa segera dijalankan oleh KemenP2MI.
Romadhon menambahkan bahwa Mukhtarudin harus menjaga komunikasi dengan diaspora dan komunitas PMI di Jepang untuk memastikan adanya jalur aspirasi langsung dari lapangan, karena mereka yang mengalami kondisi riil dan bisa memberi masukan terbaik bagi penyempurnaan kebijakan,” tegasnya.
Langkah Presiden Prabowo mengganti menteri dinilai tidak hanya soal penyegaran kabinet, tetapi juga untuk mempertegas arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan jumlah PMI yang terus meningkat, keberadaan kementerian ini semakin strategis dalam menopang visi Indonesia Emas 2045 melalui kontribusi remitansi dan transfer keterampilan.
“Presiden Prabowo sudah mengambil langkah tepat demi memastikan perlindungan PMI sekaligus membuka ruang kerja yang lebih luas di Jepang, dan tugas Mukhtarudin adalah membuktikan komitmen itu dengan kerja nyata yang terukur dan berkelanjutan,” pungkas Romadhon.