Oknum Polisi Pukuli Ketum HMI Yogyakarta dengan Alasan Social Distancing

0
HMI, Kekerasan, Polisi
Ketua HMI Cabang Yogyakarta, Supriyadi Umasangaji

LEAD.co.id | Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, Supriyadi Umasangaji dikabarkan menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh oknum aparat Polisi, di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan sula, Maluku Utara, Kamis dini hari (16/4/2020).

Sumber LEAD.co.id melaporkan, kronologi kejadian tersebut, saat 4 orang sedang makan di teras rumah mereka tiba tiba didatangi oleh segerombolan petugas gabungan yang sedang melakukan patroli dalam rangka pencegahan virus Covid-19. Mula mula, mereka mengimbau untuk masuk ke dalam rumah. Imbauan petugas yang sedang patroli telah diikuti sehingga kemudian petugas kembali ke posko.

Namun, beberapa saat setelah itu, petugas kembali masuk ke dalam rumah langsung menggunakan kekerasan/pemukulan terhadap korban Supriyadi Umasangaji yang diketahui sebagai Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta.

Baca :  Mahasiswa Sayangkan Ospek Tatap Muka di Kampus Bekasi

“Entah dengan dasar hukum atau motif apa,” ungkap Supriyadi saat dikonfirmasi tim LEAD.co.id, dan membenarkan adanya pemukulan.

Dia mengatakan, saat itu dirinya kemudian dibawa ke posko penanganan Covid-19. “Bukannya dimintai keterangan malah kami dihujam dengan pernyataan yang seolah-olah menyudutkan kami sendiri lalu dipulangkan,” ungkapnya lagi.

Supriyadi menduga, tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini oknum anggota Polres Kabupaten Kepulauan Sula akibat minimnya pengetahuan, sehingga tidak dapat membedakan sifat dari anjuran, imbauan, peringatan, dan larangan.

“Sebab, masing masing punya sifat dan akibat hukum yang berbeda,” tambahnya.

Anjuran, kata dia, tidak memiliki kekuatan hukum secara memaksa kepada orang atau subjek hukum, sehingga dalam hal penindakannya harus dilakukan dengan cara-cara yang persuasif dan tidak dapat menggunakan penindakan dengan daya paksa.

Baca :  Aksi Kedaulatan Hukum dan Lingkungan

Jika merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penangan Covid-19, dan Permen kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, jika beberapa aturan ini dibaca secara baik dan benar maka dapat dimaknai bahwa social distancing atau membatasi kerumunan di lingkungan sosial adalah anjuran yang tidak memiliki daya paksa dikarenakan tidak dicantumkan akibat hukum apabila seseorang melanggar anjuran tersebut.

Baca :  LAPMI Makassar Peringati Milad HMI ke 73 di Fort Rotterdam

Dengan demikian maka, penindakannya harus menggunakan cara-cara yang soft, semisal pendataan dan pembinaan. Sebab, penegak hukum tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban dengan cara kekerasan fisik.

“Berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka kami menilai bahwasanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum anggota polisi Polres Kepulauan Sula tidak berdasar dan menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, dengan demikian maka kami mengutuk keras tindakan tersebut,” kata Supriyadi.

Atas kejadian tersebut, dirinya meminta pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Kabupaten Kepulauan Sula secara Institusi untuk mengusut secara serius permasalahan ini dan menindak tegas pelaku yang merupakan anggota Polres kepulauan Sula.

Reporter : Jayadi
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here