LEAD.co.id | Para Budayawan Sunda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor transparan terkait rencana penataan kawasan Batu Tulis, dan melibatakan dalam pengelolaan Cagar Budaya. Hal itu disampaikan dalam pertemuan para Budayawan Sunda di Palataran Pakujajar Sipatahunan (tempat alm. Ma Ageung), Kota Bogor, Selasa petang (4/2/2020).
Pertemuan ini merespon pernyataan Walikota tentang “bebenah” (penataan) Situs Batu Tulis hingga membahas kegiatan Bogor Street Festival CGM 2020 seperti diunggah dalam berita sebelumnya.
Tim LEAD.co.id melaporkan, hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya pemerhati Budaya Sunda Atma Wirya, Tjetjep Thoriq, Gatut Susanta, ki Bambang Ragajati, ki Ace, Abob (putra ma Ageung), Mama Arif, hingga panitia CGM Arifin Himawan.
“Budayawan tidak bodoh. Rata rata Sarjana dan tidak sebodoh yang dipikirkan,” ungkap Atma kepada LEAD.co.id, Rabu petang (5/2/2020).
Terkait rencana Penataan kawasan Batu Tulis, menurut para Budayawan, ada beberapa hal yang perlu diberi catatan. Para Budayawan Sunda ini menyoroti adanya nilai nilai yang hilang dari perencanaan oleh pihak Pemkot tersebut.
“Seperti model yang diperlihatkan pemerintahan secara umum tidak disenangi dan perlu direvisi kembali dan diajak diskusi kasundayaan,” ungkap ketua umum Barisan Benteng Raya Pajajaran (BBRP) ini.
Sebelumnya Wali Kota Bogor, Bima Arya merencanakan penataan kawasan Batu Tulis yang memiliki nilai sejarah Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Untuk itu dia menggelar sarasehan bersama akademisi, warga, para komunitas, hingga budayawan, untuk didengar masukannya, di Balaikota Bogor, Rabu (29/1).
Dosen Sejarah Sunda Universitas Padjadjaran Bandung, Prof Nina Herlina Lubis saat itu menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. “Saya sangat mendukung usaha pak wali kota untuk memulai dengan melestarikan peninggalan Kerajaan Sunda ketika berpusat di Pakuan Pajajaran,” ujar Nina.
Rencana penataan kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor terus dimatangkan. Berbagai referensi dan masukan dari publik juga telah ditampung.
Bahkan, tak lama kemudian Bima Arya memulai aksinya untuk mematangkan rencana penataan tersebut. Bersama komunitas Bogor Historia, dia melakukan ekspedisi, mengunjungi situs-situs Kerajaan Pakuan Pajajaran, Sabtu (1/2).
Karenanya, pada pertemuan Budayawan malam itu, Atma Wirya menyatakan bahwa, pihak Kasundaan akan selalu mengawal pelaksanaannya, tetapi lebih sebagai fungsi kontrolnya. Sehingga, kedepannya penataan kawasan Batu tulis itu akan menjadi icon yang luar biasa di kota Bogor.
“Terlebih menyambuat kegiatan kota pusaka th 2021,” kata Alumni HMI Cilosari ini.
Pihak Budayawan bersepakat segera mempersiapkan dan melakukan berbagai rencana menyambut kegiatan pertemuan kota kota pusaka di Bogor, yang secara menyeluruh.
“Pemerintah perlu diskusi dengan kasundaan. Ini mutlak dilakukan,” tegas dia.
Mengikat Kesepakatan dengan Perwali
Diungkapkan Atma Wirya, selain notulensi hasil pertemuan diatas. Pihak ormas BBRP juga mengajukan atau saran untuk Perwali (Peraturan Walikota), agar menguatkan beberapa point yang telah di ajukan pihak Budayawan.
“Mungkin termasuk 9 janji juga,” sebut Atma.
Menurutnya, usulan mengikat point kesepakatan dengan Perwali itu bermaksud, jika Walikota yang menjabat saat ini tidak bisa menyelesaikan semua, maka bisa dilanjutkan oleh walikota berikutnya.
“Dan yang terpenting, point point itu kuat secara hukum,” terangnya.
Sebelumnya, Tim LEAD.co.id melaporkan adanya keluhan para budayawan tentang 9 janji kampanye Bima Arya untuk melestarikan Budaya Kesundaan di Kota Bogor. Keluhan tersebut beredar di beberapa grup WA (Whatsapp), hingga meruncing pada pernyataan protes pada rencana kegiatan Bogor Street Fest CGM 2020 yang diberi bantuan banyak oleh pemerintah.
“Saya termasuk sangat menghargai pluralisme dan kebineka ikaan. Namun saya sangat sedih kegiatan acara kasundaan sangat kurang di perhatikan,” tulis Pemerhati Budaya, Atma Wirya melalui surat terbuka yang diterima LEAD.co.id, Sabtu 25 Januari 2020. (Red)