Oleh: Dr Apendi Arsyad
Terima kasih kmd Uwai yang telah memposting tentang gaya kepemimpinan Sultan Hasanal Bolkiah yang telah sukses memakmurkan rakyatnya. Sultan Bolkiah berpidato begitu tenangnya dengan bahasa Melayu yang runtut di sebuah acara resmi, mengingatkan rakyatnya tanpa henti jangan melupakan ajaran Al Quran. Hendaknya terus dibaca, dipahami maknanya dan diamalkan ayat-2 Al Quran itu. Mereka yakin betul akan dilindungi san mendapat pertolongan Allah SWT sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirats, terutama di masa bahaya pandemi Covid-19 yang kini sedang mewabah di seluruh dunia.
Saya menyimak isi pidato Sang Raja Melayu Islam, sangat bagus sekali dan menyentuh hati dan masuk ke akal pikiran yang sehat. Sambutan YM Sultan Hasanal Bolkiah, pemimpin yang cerdas dan bijak dari
negara jiran kita Brunai Darussalam (BD) yang negara aman tentram, rukun-damai, hidup berkeadilan dan insyaAllah juga hidup makmur sejahtera rakyatnya, krn mereka dalam pola kehidupannya senantiasa berpedoman kepada ajaran Al Quran dan Assunah (QnS)
Lantas kita wajar berpikir, bagaimana dengan nasib rakyat dan bangsa NKRI yang kaya Sumberdaya alam ini ?. Lebih dekat lagi kita pun bertanya ?, bagaimana dengan nasib rakyat dan masyarakat nagori Rantau Kuansing?
Terakhir yang lebih mendalam bagaimana juga dengan Nagori awak, Cerenti?.
Pada suasana bulan Syawal 1442 H ini, sudah waktunya merenung merefleksikan untuk peduli dan sadar dengan keadaan kampung kita. Ingat kata hadist nabi bahwa cinta terhadap negeri, kampung halaman adalah bagian dari iman dan taqwa kepada Allah SWT, dan meraih pahalaNya
Nampaknya kondisi eksisting semakin jauh dari harapan, keinginan manusia normal dan apalagi dikaitkan dengan ajaran Dinnulislam, firman-2 Allah SWT sebagaimana ayat-2 Al Quranulkariem.
Maaf saya ulas sedikit dari data, fakta dan pengalaman yg pernah dirasakan. Begitu banyak hal yang membuktikan kasus-2 di lingkungan masyarakat kita antara lain: Jumlah oknum pejabat negeri yg tersangka dan terpidana korupsi semakin bertambah-tambah (saya baca di koran-2 terbit di Riau, juga postingan medsos), angka penyalahgunaan narkoba juga semakin banyak, penghuni penjara atas perbuatan kriminal di masyarakat semakin penuh, melebihi kapasitas (baca di Medsos), penjara pun menjadi pusat transaksi narkoba. Juga kondisi lingkungan air daerah aliran sungai (DAS) Kuantan dan DAS Singingi semakin keruh dan tercemar dari bahan B3 (bahan berbahaya dan beracun) akibat maraknya penambangan pasir dan emas illegal dimana peralatan Poton-2 memenuhi badan sungai. Ini dalam jangka panjang sangat membahayakan kesehatan dan nyawa penduduk lokal pengguna air DAS yg dikenal penyakit Minamata Jepang (orangnya buta, tulang keropos, lumpuh dan akhirnya menjadi beban negara).
Kasus yg hangat, yang sering saya gaungkan adalah tebing longsor yang akan menyentuh badan jalan raya (jalan urat nadi ekonomi bisa putus) dan juga membahayakan nyawa penduduk di Desa Kampung Baru Cerenti sudah puluhan tahun (beberapa dasawarsa) berlangsung dibiarkan begitu saja oleh para penguasa, bupati sudah silih berganti lewat pilbub yang menghabiskan dana APBD yg besar, namun nasib rakyat desa belum juga berubah ke arah.kemajuan, hidup aman dari bencana alam seperti tanah longsor dsb.
Penegakkan hukum (law enforcement) semakin melemah, fenomena sosialnya yang berkuasa adalah wabilpulus (money power) bukan hukum dan rasa keadilan yang bekerja. Kenyataannya di lapangan, hukum “tajam kebawah tumpul keatas” seperti yang pernah terjadi Kades Sibarakun bersama rakyatnya ditangkap polisi, ditahan di
Mapolres, diadili akibat membela dan membebaskan tanah ulayatnya dari perampokan oligarki. Juga di persidangan tipikor, big bosnya cukup hanya bersaksi di PN Tipikor, dengan bicara tanpa beban “tidak tahu”, tapi yang menjadi terdakwa di PN dan persakitan adalah anak buahnya, yang selama ini mereka setia dan loyal menjalankan perintah bigbos untuk berbagi uang sogokan diambil dari APBD, itu bunyi fakta persidangan yang bisa kita baca di HU AmanahNews, pimpinan abang Hendra. Aparat biroktasi dan elite politik (wakil rakyat dan aktivis parpol) sibuk dengan urusan domestiknya (kehidupannya sendiri, hidup mewah dan terkadang bermegah-megahan, yang dilarang QnS), dan lupa urusan serta kewajiban publiknya guna membela rakyatnya dari tindakan kezholiman, sebagai contoh kasus tanah ulayat (land tenure rights) dirampok para oigarky, mereka biarkan saja, suaranya tidak terdengar, sunyi dan sepi sekali. Bahkan para elite birokrasi dan Orpol terkesan menghindar, berpura-pura tidak tahu. Diundang bpk Gubrinya saja, bupatinya tidak mau dan tidak siap hadir untuk menyelesaikan sengketa lahan perkebunan, apalagi diundang pejabat dibawahnya, nehi.
Sumberdaya alam berupa hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati, luasnya areal kebun, beragam jenis ikan di sungai-2 sumber protein, air jernih, aneka tambang dll terus dieksploitasi besar-2an dan dirampok segelintir pemilik modal besar (biggest capitalist) yg dibacking elite politik dan pemerintahan di pusaran kekuasaan yang mengakibatkan rakyat lokal (local community, bumi putra, pribumi) tidak berdaya dibuatnya seperti yang dialami Kades Sibarakun Benai Kuansing dan kasus sengketa lahan lainnya, yang pernah diangkat oleh anggota DPR RI fraksi PKS di Senayan Jkt yang sempat viral.
Angka kemiskinan dan pengangguran di daerah dan perdesaan semakin meningkat jumlah dan kualitasnya akibat mereka kehilangan barangsumberdaya alam yg selama ini sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran bersama (koperasi) diambil alih kepemilikan. Ingat kasus kriminal korupsi para Gubri untuk perizinan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan Sawit), begitu mudah dan murahnya diserahkan kepada segelintir pemilik modal dengan sogokan milyaran rupiah, bahkan hutan lindung pun dibabat habis.
Demikian juga Badan usaha koperasi di daerah perdesaan Riau, khususnya nagori Kuansing sebagai amanah konstitusi pasal 33 UUD 1945, mati suri dan bahkan hilang dari kehidupan masyarakatnya, hidup bersama untuk makmur bersama semakin pudar di dalam masyarakat desa kita, yang doeloe hidup guyup (gemainschafts).
Kaum kelas menengah (midle class) yang ada, sebagian besar masih sibuk dengan dirinya sendiri, ingin selalu berada pada zona zaman (comport zone) terkadang lebih senang “bersemesraan” dan bangga dekat dengan para elite politik dan pejabat pemerintahan, yang maaf gemar korupt ketimbang memikirkan dan membela rakyatnya (urang kampung dan dunsanaknya) yang dirugikan dan teraniaya.
Ah ini lagi, berbagai Ormas-2 yg ada, yang seharusnya sebagai kekuatan sipil (civil society) tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam negara maju dan modern, ceck and balance untuk membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan makmur serta berperadaban, kurang berfungsi optimal. Maaf, mereka sudah berada pada status sosial “tumpul dan mandul” daya nalarnya dan maaf mati rasa. Dengan kata lain, para elite dan aktivis Ormas2nya kebanyakan sdh terjebak ke dalam rutinitas dan ritual-2 kolektif hanya upacara-2 seperti sekedar kumpul2 ‘halal bi halal” tahunan, setelah itu ‘tukcing” (bhs okem Sundanya “setelah dibentuk, diam”), dll, sekalipun acara yang diisi pidato para pejabat. Ini mereka sudah anggap sebuah prestasi puncak pengabdian, yang dibangga-banggakan, karena bisa “dekat” nempel bersama para pejabat.
Terkadang tanpa sadar dipamerkan/diposting gambarnya di beberapa WAG, geli kita melihatnya. Hal ini mungkin akibat mereka kurang literasi karena tidak suka membaca, apalagi tulisannya panjang-2, dan atau maqomnya tidak kesampaian. Kita kenal baik orangnya, dia tidak tahu dan tak kenal masyarakat kampung halaman, krn tidak lahir dan tidak dibesarkan di desa kampung halaman, akan tetapi dia selalu bicara lugas “membajak” atas nama daerah dan kampung halaman, sok tahu kondisi nagori.
Aktivis ormas dan kalangan “midle class” pribumi (kaum terdidik dan “profesional”) asik dengan dirinya sendiri, tidak muncul dalam kiprahnya dan perannya sebagai “agent social and cultural changes” sehingga wajar kiranya kemajuan masyarakatnya sangat lambat dan bahkan semakin melambat (tetap miskin dan melarat), akibat maraknya perbuatan jahat korupsi, yang dibiarkan oleh kalangan menengah atas (midle class) tersebut. Kondisi paradoks muncul seperti masyarakat kaya SDA tapi rakyatnya miskin, para elite rajin STMJ (sholat terus tapi maksud jalan terus, semakin banyak orang lulus pintar dari Universitas/ PT tapi angka indeks korupsi meningkat terus, termasuk minat naik beribadah haji ke kota suci Mekkah, alhamdulillah juga terus bertambah melampaui batas quota akan tetapi perbuatan KKN yg tak terpuji marak terus, negara “Mapioso” kata Prof Hendrayana/Mantan Wamenkumham RI, and soon, astaghfirullahalaziem.
Kita bisa lihat dampak negatif perbuatan korupsi misalnya pemanfaatan dana APBD yang tidak efektif (boros) untuk membangun insprastruktur seperti jalan dan jembatan tidak teralokasi dengan baik, disalokasi dan terdistorsi sedemikian rupa ulah perbuatan persengkokolan (korupsi dan kolusi) antara oknum penguasa (the ruling party) dengan pengusaha. Kita saksikan dana APBD dikeluarkan cukup besar tapi jalan raya tetap saja rusak, berlubang-lubang tidak nyaman dilalui.
Ini pengalaman pahit pribadi, saya pulang bersama abang sepupu saya bulan Pebruari 2021 tgl 24 yang lalu, (ibuku tercinta wafat), berangkat dari bandara Susqa Kota Pekanbaru ke Cerenti, yang biasanya bisa ditempuh lk 4 jam ke kampung, dengan jalan yg baik dan mulus, tetapi beberapa bulan lalu itu, saya pulang, kondisi jalan sangat buruk dan banyak lubangnya sehingga saya butuh waktu sekitar 7 jam baru bisa sampai dan menginjak kampung halamanku Cerenti. Setiba di Cerenti, esok harinya abang sepupuku H.Hasbi bin Ali Kahar pun bilang kepadaku adiknya bahwa mobil kijang Avanza pribadinya rusak berat (gangguan spooring dan sobreker) dan membutuhkan biaya lebih dari 2 juta rupiah. Barangtentu saya jengkel menerima informasi tersebut.
Lantas saya berpikir jika kondisi jalan raya nasional (Pku-Rgt) begini buruk, siapa wisatawan (tourist) yang mau berkunjung ke kampungku untuk berrekreasi dan berdarmawisata ? rileks mencari hiburan dan ketenangan, yang ada justru stress dan mobil rusak berat.
Sepulangnya saya dari Cerenti menuju ke Pekanbaru, transit mau pulang ke Jakarta/Bogor, kekesalan saya semakin membuncah melihat areal kebun sawit sudah merambah ke tebing-bukit badan jalan raya nasional Pku-Rgt Riau dan Bukit Tinggi Sumbar.
Sebelumnya saya melihat tebing-bukit jalan tersebut masih ditumbuhi vegetasi (pepohon) pelindung yg berfungsi menahan erosi dan abrasi apabila hujan deras tiba, disitu jalanya berkelok dan berliku-liku karena berada deretan perbukitan. Padahal di jalan raya tersebut, sdh ada beberapa titik badan jalan yg sdh terkena tanah longsor, dan sekarang dibuat lagi potensi longsor baru. Saya penasaran atas fenomena ini? kok mereka para pemilik kebun Sawit bisa mendapat “izin” perluasan areal lagi sampai ke pinggir badan jalan raya?, atau mereka berbuat liar (illegal) karena mereka tahu bahwa nihil pengawasan atau cukup dengan sesajen “uang pelicin”? kontrol dan perintah public policy pun tumpul dibuatnya.
Apakah mereka tak terpikirkan bahwa hasil Sawit itu jauh tidak sebanding dengan kerugian biaya atas kerusakan ekosistem yang terjadi? biaya perawatan jalan semakin membengkak menyedot dana APBD
dan bahkan bisa membahayakan nyawa manusia bagi para pengguna jalan raya, terutama para penghuni rumah di daerah Bukit Gudang.Desa Kampung Baru Cerenti terancam nyawanya.
Hal ini membuktikan negara belum hadir melindungi rakyat
nya dari marabahaya yg diperbuat sengaja oleh para oknum pengusaha Sawit yg berambisi mau kaya raya sendiri dan tidak mau tahu dengan tata aturan tata ruang. Wallahua’lam bissahab.
Ketika saya bertemu dengan Sahabat saya Dr.Apriyan Dinata, Dosen Fak Teknik Lingkungan UIR Pekanbaru di sebuah restoran “hutan kayu” milik orang Kuansing bersama Pemred AmanahNews bang Hendra di Pekanbaru, saya ceritakan permasalahan lingkungan.dan kerusakan ekosistem hutan tersebut. Adinda Dr. Apriyan pun “tertawa” kelihatan kesal dan saya yakin dia merasa prihatin, kemudian Dr.Apriyan secara spontan berucap begini…
“Bang Apendi.. sebenarnya kalau memungkinkan bisa pohon Sawit tumbuh, jalan itu pun mereka akan tanam pohon Sawit..yang penting duit “. Saya mendengarnya agak geli juga..tapi saya paham bahwa itu ekspresi “keprustasian” dan kegelisahan para cendekiawan (intelektual) muslim Riau yg mulai tampak.
Demikianlah narasi renungan (refleksi) pada bulan Syawal 1442 H/13 Mei 2021 tentang berbagai problema sosial yang bermunculan di negeri kita Rantau Kuansing. Apakah akan kita biarkan terus begitu ?, saya pikir tidak bijak berbuat masa bodoh (apatis dan permisif) terhadap nasib para Dunsanak kita di kampung, kasihan mereka. Karena kita orang beragama (mukmin) wajib kita terpanggil untuk mengajak ke hal-2 yang baik dan mencegah kemungkaran (amal makruf nahi mungkar), jauhilah perbuatan korupsi (khusus penguasa dan pengusaha) dan hindari perbuatan kriminal lainnya yg melawan hukum dan ajaran agama QnS.
Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan bathin. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menolong hidup kita..Amiin-3 YRA. Hasbunminallah wania’kmal wakil, minalmaulaa wania’kman natsir.
Katanya masyarakat kita Rantau Kuantan itu berbudaya. “Adat bersendi Syarak, dan syarak bersendikan Kitabullah (QnS). Tigo tali sapilin, salam kayuah. Go.a head !!!
Penulis asal Cerenti, mukim di Ciawi Bogor; Pendiri-Dosen/Assosiate Profesor Universitas Djuanda Bogor, Konsultan K/L, Aktivis Ormas dan Pemerhati Sosial