Lead,- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi memulai babak baru dalam penanganan sampah ibu kota. Dalam keterangan resminya, ia menegaskan bahwa mulai tahun ini, Pemprov DKI akan mengurangi ketergantungan pada pembuangan sampah ke luar Jakarta dan beralih pada sistem daur ulang di dalam kota. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Jakarta bersiap meninggalkan model lama yang selama ini membebani daerah tetangga dan menguras anggaran miliaran rupiah setiap tahun.
“Sampah tidak boleh lagi menjadi beban, tapi harus jadi sumber daya,” ujar Pramono dalam forum evaluasi program lingkungan di Balai Kota, Kamis malam. Ia menekankan, Jakarta harus menjadi kota modern yang mandiri dalam mengelola limbah domestik dan industri ringan. Salah satu strateginya adalah memperbanyak fasilitas pengolahan sampah intermediate treatment facility (ITF) dan memperluas peran masyarakat dalam proses pemilahan sejak dari rumah.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Pakar tata kota menyebut bahwa kebijakan desentralisasi pengolahan sampah akan mempercepat ekosistem ekonomi sirkular dan mengurangi ketergantungan Jakarta pada tempat pembuangan akhir (TPA) di Bekasi. Selain efisien secara anggaran, pendekatan ini dinilai membentuk pola pikir baru: bahwa sampah bukan akhir dari konsumsi, melainkan awal dari nilai baru.
Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA) mendukung penuh langkah tersebut sebagai bagian dari transformasi gaya hidup perkotaan. “Ini bukan hanya kebijakan teknis, tapi juga budaya baru. Masyarakat harus diajak melihat sampah sebagai potensi ekonomi, bukan kutukan kota besar,” kata Edi Homaidi, Ketua Umum JAMMA, Jumat, (25/7/2025).
Edi menambahkan, berharap kebijakan ini disertai dengan edukasi publik dan insentif bagi warga yang berperan aktif dalam pengelolaan mandiri.
Pemprov DKI menargetkan setidaknya 30% pengurangan volume sampah ke luar kota dalam satu tahun ke depan. Untuk itu, Pramono mendorong agar setiap kelurahan memiliki titik kompos dan bank sampah digital yang terhubung dengan sistem pemantauan lingkungan berbasis aplikasi JAKI. “Kita ingin kerja lingkungan bisa dipantau dan dipicu secara real time, bukan manual lagi,” tegasnya.
JAMMA menilai pelibatan teknologi menjadi elemen penting agar target pengurangan limbah tidak sekadar wacana. “Kami mendorong penggunaan platform daring dan komunitas lingkungan sebagai ujung tombak. Ini akan mempermudah pelaporan, distribusi, bahkan pemasaran hasil daur ulang,” tambah Edi. Ia juga menyebut pentingnya kolaborasi Pemprov dengan koperasi dan pelaku UMKM daur ulang.
Program ini juga akan memperkuat posisi Jakarta dalam agenda kota global yang berkelanjutan. Dalam beberapa forum internasional, Jakarta disebut masih tertinggal dalam pengelolaan limbah dibanding kota besar lain di Asia. Dengan inisiatif baru ini, Jakarta dinilai bisa mulai mengejar ketertinggalan, terutama dalam hal integrasi kebijakan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal.
Sebagai organisasi masyarakat yang aktif dalam advokasi lingkungan dan ekonomi warga, JAMMA menyatakan siap membantu mensosialisasikan kebijakan ini langsung ke warga. “Kami akan turun ke lapangan, menyebarkan informasi soal manfaat dan tata cara pemilahan sampah. Ini butuh gerakan bersama, bukan hanya proyek elite,” pungkas Edi Homaidi.
