JAKARTA (Lead.co.id) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa angka kemiskinan di ibu kota mengalami penurunan secara tahunan (year-on-year) menjadi 4,28 persen per Maret 2025.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Pramono Anung dalam kegiatan publik di Masjid Istiqlal, Sabtu (26/7), mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyebut bahwa kondisi sosial ekonomi Jakarta saat ini relatif lebih baik dibandingkan tren nasional.
“Jakarta di bulan Maret mencatat 4,28 persen. Memang naik dari September 2024 yang 4,14 persen, tapi kalau dibandingkan Maret 2024 sebesar 4,30 persen, artinya malah ada penurunan,” ujar Pramono. Ia menambahkan, stabilitas ini merupakan hasil kerja terukur pemerintah daerah dalam mengawal bantuan sosial, subsidi pangan, pemberdayaan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur dasar di kawasan padat penduduk.
Meski demikian, data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta justru meningkat dari sekitar 449.000 orang pada September 2024 menjadi 464.870 orang per Maret 2025, atau naik sekitar 15.800 orang. Garis kemiskinan Jakarta juga meningkat signifikan, dari Rp 797.984 menjadi Rp 852.798 per kapita per bulan, seiring tekanan biaya hidup. Artinya, penurunan yang disebut Gubernur hanya terlihat dari perbandingan tahunan, bukan antarsemester. Kemiskinan tak bisa hilang dalam sekejap—yang penting, proses sudah berjalan dan kerja nyata pemerintah mulai terlihat.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA), Edi Homaidi, menyampaikan pandangannya sekaligus ajakan kolaboratif. “Data boleh turun tipis, tapi tekanan ekonomi warga kelas bawah justru semakin nyata. Kita jangan puas dengan angka, tapi pastikan dampaknya terasa sampai dapur-dapur warga,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/7).
Menurut Edi, JAMMA menyambut baik komitmen Pramono dalam menurunkan angka kemiskinan secara struktural, tapi mengingatkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan ketimpangan juga harus dibuka secara berkala. “Kalau garis kemiskinan naik hampir 7 persen, artinya kebutuhan dasar warga makin mahal. Itu juga indikator penting yang tidak boleh diabaikan,” jelasnya.
JAMMA mengapresiasi bahwa Pemprov DKI tetap aktif menjalankan program bantuan dan pemberdayaan ekonomi, namun mengusulkan agar dibuat dashboard publik untuk melacak data bantuan secara transparan. “Kami siap bantu verifikasi sosial di lapangan. Jangan sampai bansos salah sasaran atau berhenti di angka,” tambah Edi.
Gubernur Pramono sendiri telah menyatakan bahwa agenda besar pembangunan Jakarta ke depan bukan hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga memperluas keadilan sosial berbasis wilayah. JAMMA menyambut visi ini dan mendorong agar perencanaan di kelurahan melibatkan RT/RW dan komunitas warga secara lebih aktif.
“Di banyak kawasan padat, warga masih mengeluh soal akses kerja, sewa rumah, dan kebutuhan dasar yang mahal. Jadi kerja kita belum selesai,” tegas Edi Homaidi, seraya menambahkan bahwa JAMMA akan terus terlibat aktif sebagai pengawal dan mitra pemerintah dalam memastikan keadilan sosial tidak berhenti di atas kertas.
