SDN Giri Padang Terabaikan, Aktivis Soroti Ketimpangan Pendidikan di Tanjungsari

oleh -205 views

BOGOR (Lead.co.id) — Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP RI) Kabupaten Bogor prihatin dengan kondisi bangunan SDN Giri Padang di Kecamatan Tanjungsari. Pasalnya, fasilitas sekolah itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Sekolah dasar negeri (SDN) yang berada di pelosok timur Kabupaten Bogor itu diketahui mengalami kerusakan parah pada berbagai aspek sarana dan prasarana. Atap yang bocor, kursi dan meja rusak, serta ruang kelas yang nyaris tidak layak pakai menjadi pemandangan sehari-hari. Ironisnya, berbagai upaya pengajuan perbaikan oleh pihak sekolah dan masyarakat kepada pemerintah tak kunjung membuahkan hasil.

Baca :  Harumkan Bogor, SMA Negeri 1 Tajurhalang Dominasi LKBB Jakarta

Isanudin, Sekretaris Garuda KPP RI Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa situasi ini adalah bentuk nyata dari ketimpangan pembangunan dan pengabaian terhadap hak dasar pendidikan anak-anak.

“Kami sangat kecewa. Di satu sisi, pemerintah daerah rajin melakukan seremoni peresmian dan launching program pendidikan yang megah, namun di sisi lain, sekolah-sekolah seperti SDN Giri Padang justru dibiarkan rusaki,” ujar Isanudin dalam keterangan tertulis, pada Selasa (6/8/2025).

Garuda KPP RI juga menilai Pemkab Bogor tidak serius dalam menjalankan amanat konstitusi dan janji-janji pembangunan yang digembar-gemborkan melalui berbagai program unggulan.

Baca :  Ngabaso Asyik di SDN Sukasari, Banyak Manfaat

“Apakah sekolah di pelosok tidak dianggap penting karena tidak bisa dijadikan panggung pencitraan? Kalau pemerintah masih pilih kasih, maka pembangunan tidak pernah akan adil,” tambah Isanudin.

Organisasi kepemudaan tersebut juga meminta Kementerian Pendidikan dan instansi pengawas pusat untuk turun tangan dan melakukan audit terhadap realisasi anggaran pendidikan di Kabupaten Bogor.

Tuntutan GARUDA KPP RI:

  1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor segera menindaklanjuti usulan perbaikan SDN Giri Padang.
  2. Bupati Bogor diminta menghentikan pendekatan seremonial dan beralih ke tindakan nyata di lapangan.
  3. Pemerintah pusat diminta mengevaluasi implementasi program Asta Cita dalam konteks pemerataan akses pendidikan.
Baca :  Bekali Keterampilan Siswa, SMP AL Azhar Plus Bogor Kembali Gelar LDKS

Isanudin menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pembangunan yang hanya berhenti di kota dan pusat keramaian adalah bentuk pengingkaran terhadap keadilan sosial.