LEAD, 13 Desember 2025 —
Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 telah banyak korban jiwa lebih dari seribu jiwa. Menurut BNPB per 13 Desember 2025, korban jiwa mencapai 1.003 orang. Di tengah duka mendalam tersebut, gelombang solidaritas publik mengalir deras, mulai dari masyarakat akar rumput hingga figur publik yang menggalang donasi bagi para korban.
Di saat bersamaan, imbauan Kementerian Sosial agar donasi bernilai besar dilaporkan dan diaudit secara profesional memunculkan diskusi publik. Tujuannya menjaga transparansi, namun di lapangan muncul kekhawatiran bahwa prosedur administratif yang terlalu ketat justru dapat memperlambat distribusi bantuan yang sangat dibutuhkan korban bencana.
Aktivis asal Aceh sekaligus Ketua Pemuda Aceh-Jakarta, Wanda Assyura, menilai solidaritas masyarakat merupakan kekuatan sosial yang harus dijaga dan difasilitasi, bukan dibatasi secara berlebihan. Menurutnya, empati publik lahir spontan karena melihat penderitaan nyata di lapangan.
“Solidaritas rakyat tumbuh karena empati, bukan karena motif lain. Jangan sampai niat baik ini tersendat hanya karena prosedur yang terlalu rumit,” ujar Wanda di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Ia menegaskan bahwa transparansi tetap penting, namun mekanismenya harus proporsional dan adaptif terhadap situasi darurat. Dalam kondisi bencana, kecepatan sering kali menjadi faktor penentu keselamatan dan pemulihan korban.
Di Aceh, kata Wanda, banyak bantuan independen justru lebih cepat menjangkau desa-desa terisolasi dibandingkan jalur logistik formal. Relawan lokal, komunitas pemuda, hingga jaringan masyarakat adat bergerak cepat menyalurkan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Kalau semua harus menunggu audit berlapis, bisa-bisa bantuan datang ketika situasi sudah terlambat. Transparansi jangan berubah menjadi hambatan,” katanya.
Wanda juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan kehadiran negara secara langsung di tengah bencana.
“Presiden memberi contoh bahwa negara hadir tanpa banyak wacana. Ini penting agar solidaritas rakyat dan kerja pemerintah tidak saling curiga, tetapi saling menguatkan,” ujar Wanda.
Menurutnya, pendekatan yang paling tepat saat ini adalah kolaborasi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjamin akuntabilitas, sementara masyarakat diberi ruang untuk bergerak cepat membantu sesama.
Ia mengusulkan agar pemerintah mengembangkan kanal donasi hybrid yang memadukan jalur resmi dan inisiatif masyarakat, dengan sistem pelaporan sederhana berbasis digital. Dengan cara itu, pengawasan tetap berjalan tanpa mengorbankan kecepatan.
“Bencana bukan saatnya lomba kewenangan. Yang dibutuhkan korban adalah bantuan yang cepat, tepat, dan sampai,” katanya.
Wanda menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa rakyat Aceh telah membuktikan ketangguhan dan solidaritas luar biasa. Menurutnya, kepercayaan antara negara dan rakyat justru menjadi modal utama untuk bangkit bersama dari bencana.
“Solidaritas bukan ancaman bagi negara. Solidaritas adalah kekuatan bangsa,” pungkasnya.
