BANDUNG (Lead.co.id) — Menyikapi dinamika yang berkembang terkait dua kubu yang sama-sama mengklaim kepemilikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan KNPI Kota Depok, KNPI Jawa Barat menilai penting untuk menghadirkan klarifikasi yang objektif dan berimbang.
Isanudin, Wakil Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Teknologi KNPI Jawa Barat, menegaskan bahwa persoalan ini idealnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang benar, serta menghindari pertarungan opini di ruang publik.
“KNPI adalah organisasi besar dengan tata kelola yang baku. Maka setiap polemik harus dirujuk pada dokumen resmi, bukan sekadar klaim. Penyelesaian terbaik adalah dengan membuka data dan fakta secara bersama,” jelas Isanudin.
Isanudin juga menyampaikan bahwa pihaknya mengajak semua kubu untuk melakukan verifikasi dokumen secara terbuka, termasuk proses Musda, legalitas penerbit SK, serta ketepatan prosedur administratif.
“Kami tidak ingin dinamika ini berkembang menjadi konflik yang kontraproduktif. Mari selesaikan secara elegan dengan menghadirkan data yang teruji. KNPI Jawa Barat siap memfasilitasi ruang dialog dan klarifikasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Isanudin menyebut bahwa polemik ini tidak hanya menyangkut internal organisasi, tetapi juga berpotensi mengganggu iklim kepemudaan dan pelayanan publik. Karena itu, peran Pemerintah Daerah dinilai sangat penting dalam membantu menjembatani proses penyelesaian secara kondusif dan proporsional.
“Kami berharap Pemerintah Kota Depok maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat hadir sebagai pihak penengah yang objektif. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan organisasi kepemudaan tetap berjalan sehat dan tidak terpecah,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa adu klaim tanpa dasar hanya akan merugikan pemuda dan menciderai marwah KNPI. Karena itu, semua pihak diminta kembali menahan diri dan mengedepankan penyelesaian yang berbasis aturan.
“Ini bukan soal siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling taat pada aturan organisasi. Transparansi dan akurasi adalah kunci,” ujar Isanudin.
Di akhir pernyataannya, Isanudin sekali lagi menekankan bahwa KNPI Jawa Barat berkomitmen menjaga stabilitas organisasi dan memastikan hasil penyelesaian ini menghadirkan kepengurusan yang sah, kredibel, serta bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita harus kembali fokus pada kerja-kerja pemuda dan pengabdian kepada masyarakat. Persatuan pemuda jauh lebih penting daripada polemik tanpa data. Dengan hadirnya pemerintah sebagai jembatan, kami optimis solusi terbaik bisa tercapai,” tutupnya.