BOGOR (Lead.co.id) – Gelombang aksi unjuk rasa dari gabungan mahasiswa di Bogor berujung penyerahan 6 isu nasional dan 1 isu daerah. Aksi itu digelar di di kawasan Istana Bogor, pada Selasa (23/06/2026)
Aksi yang dikoordinatori Muhammad Alfadly Ridwan itu bertema “Mahasiswa Bogor Bersatu, Istana Jadi Panggung Gugatan atas Arah Kebijakan Negara”. Massa menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai semakin membebani rakyat.
Tuntutan yang disampaikan meliputi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penataan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, stabilisasi harga BBM dan kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, revisi Undang-Undang Polri, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi luka panjang di berbagai daerah.
Di tengah teriakan “Hidup Mahasiswa” dan “Indonesia Darurat, Bogor Menggugat”, aspirasi massa diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin dan Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil yang hadir mewakili unsur Forkopimda Kota Bogor.
Dalam pernyataannya di hadapan massa aksi, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD merupakan satu kesatuan penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab mengawal aspirasi masyarakat. Ia memastikan enam isu nasional dan satu isu daerah yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Menurut Jenal Mutaqin, pemerintah daerah memang tidak memiliki kewenangan langsung terhadap sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Namun demikian, seluruh aspirasi tersebut akan dikawal hingga sampai kepada DPR RI dan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjembatani suara masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyampaikan apresiasi terhadap aksi yang berlangsung damai dan kondusif. Ia menilai tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati dan ditindaklanjuti secara serius.
Adityawarman menegaskan DPRD Kota Bogor menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen meneruskannya kepada DPR RI serta lembaga terkait di tingkat nasional. Menurutnya, sejumlah tuntutan yang disuarakan mahasiswa memang merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari lembaga negara yang memiliki otoritas langsung.
Koordinator aksi, Muhammad Alfadly Ridwan, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada penyampaian tuntutan semata. Mahasiswa akan terus mengawal proses tindak lanjut hingga berbagai persoalan yang disuarakan memperoleh jawaban konkret dari pemerintah.
Aksi hari itu mungkin telah berakhir, namun substansi tuntutan yang dibawa mahasiswa masih menyisakan pekerjaan rumah bagi para pengambil kebijakan. Dari mahalnya kebutuhan pokok, polemik penggunaan anggaran negara, hingga konflik agraria yang tak kunjung menemukan titik terang, mahasiswa mengingatkan bahwa suara rakyat tidak boleh berhenti hanya sebagai catatan seremonial. Ketika ruang kekuasaan mulai jauh dari denyut persoalan masyarakat, jalanan akan selalu menjadi tempat rakyat menitipkan harapan dan menagih jawaban.
Surya SP
