Usir Wartawan, Oknum ASN DPRD Kota Pekanbaru Dilaporkan Ke Polisi

0

LEAD.co.id | Pimpinan Umum Media Putera Riau, Fadila Saputera alami tindakan pengusiran saat melakukan tugas Jurnalistiknya di kantor DPRD kota Pekanbaru. Pengusiran yang diduga dilakukan oleh Ade Barto yang merupakan Ajudan dari Wakil Ketua DPRD Kota Pekabaru, T Azwendi Fajri dan Bagian Protokol di DPRD yang juga diduga seorang Staf Aparatur Sipil Negara (ASN), Raden Marwan, pada beberapa pekan lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua FPII Kordinator Wilayah (Korwil) Kota Pekanbaru, Sabam Tanjung menyayangkan apa yang dialami oleh Fadila Saputera. Menurutnya, Perlakuan tersebut telah sangat melanggar UU Pers No.40 thn 1999.

“Kedua oknum yang melakukan pengusiran kepada seorang Jurnalis ketika melakukan tugas Jurnalistik, sangat tidak memahami apa tupoksi dari Jurnalis (Wartawan) yang tertuang dalam UU Pers No. 40 thn 1999. Dan itu ada sanksi hukumnya,” tegasnya, kepada awak media yang tergabung di FPII, Rabu (26/6/2020).

Baca :  Aku Bangga Sebagai Alumni SMPPN No.49 Kota Pekanbaru

Pihaknya juga mendorong Pihak berwajib dalam hal ini Jajaran Polsek Kota Pekanbaru untuk memeriksa kedua Oknum tersebut. Karena menurutnya hal serupa sudah beberapa kali terjadi.

“Sesuai dengan laporan Fadila Saputera ke Polsek Pekanbaru Kota dengan No. STPL B/STPL/43/V/2020/RIAU/RESTA PEKANBARU/SEKTOR PBR KOTA dengan subjek laporan tindakan kekerasan, pengusiran dan penghinaan yang dilakukan oleh kedua oknum tersebut, dapat juga dijerat dengan UU PERS No. 40 thn 1999 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : setiap orang yang melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksaan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,” paparnya.

Baca :  Kemensos RI Salurkan Bantuan Covid-19 Melalui FPII dan Asprindo

Ia juga mengharap Jajaran Polsek Pekanbaru Kota tidak tebang pilih.

“Hukum harus ditegakkan karena Hukum adalah Panglima tertingi di Republik Indonesia ini,” imbuhnya.

Sementara itu saat ditemui, Ketua FPII Sekretriat Wilayah (Setwil) Provinsi Riau, Demo Sumarak di Kantornya, Jalan Budi Utomo I, Rabu siang (24/06/2020), meminta kepada jajaran FPII Korwil Pekanbaru untuk terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Pihaknya juga akan memantau kinerja jajaran Polsek Pekanbaru Kota dalam menangani kasus ini.

“Terus dorong agar kasus ini tetap berjalan. Jangan saat ada sengketa pers dimana pelapornya seorang Pejabat atau Pengusaha saja yang cepat diproses, tapi saat pelapornya seorang Jurnalis juga harus cepat diproses agar ada persamaan hak dalam hukum,” ujarnya.

Baca :  Kerap Bentak Wartawan, FPII Sayangkan Sikap Gubernur Lampung

Dirinya juga meminta Institusi kedua Oknum tersebut memberikan sanksi agar hal serupa tidak terulang lagi dikemudian hari. Sejatinya kalau kedua oknum tersebut memahami hukum dan memahami bahwa Gedung DPRD adalah gedung rakyat, serta Para Anggota Dewan adalah penyambung lidah rakyat, maka tidak akan ada tindakan pelarangan, pengusiran kepada Jurnalis yang melakukan liputan. Sungguh ironis, Produk UU yang dibuat dan disahkan di DPR RI dilecehkan di Gedung DPRD.

“Kita tunggu kinerja Pihak Kepolisian, apakah Pimpinan kedua oknum tersebut yang melakukan Perintah atau inisiatif mereka sendiri?,” pungkasnya.

Sumber: Korwil FPII Pekanbaru Riau
Reporter : Sally Sumeke
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here