Oleh: Sakib Mahmud
(Penulis Buku Dialektika Gen-Z; Seni Bertahan Hidup)
Belakangan ini isu Madura jadi provinsi kembali ramai dibicarakan. Banyak yang berharap status baru itu bisa membuka pintu perubahan, membawa anggaran lebih besar, atau membuat pembangunan lebih merata.
Tapi sebelum kita terlalu jauh membayangkan gedung gubernur baru, ada baiknya kita jujur melihat keadaan kita sendiri karena Madura masih punya beberapa PR besar yang tidak bisa disembunyikan dengan nama provinsi baru.
Pertama soal pendidikan. Kita semua tahu pendidikan di Madura masih tertinggal. Banyak anak berhenti sekolah sebelum waktunya, kualitas belajar tidak merata, dan akses ke pendidikan tinggi masih terbatas. Kondisi ini membuat tidak sedikit anak muda kesulitan bersaing dan akhirnya terjebak di lingkaran ekonomi yang sama dari tahun ke tahun.
Kalau pendidikan tidak dibenahi dulu maka pemekaran hanya akan ganti papan nama tapi tidak mengubah hidup orang-orang yang tinggal di dalamnya.
Kedua soal ekonomi keluarga, banyak keluarga di Madura berada pada posisi rentan cukup satu penyakit mendadak atau satu musim kerja yang seret mereka bisa jatuh miskin. Banyak yang bekerja di sektor informal penghasilannya tidak pasti dan tidak punya perlindungan. Kita sering mendengar kabar orang merantau jauh hanya untuk mencari penghasilan yang lebih layak dan ini menunjukkan betapa ekonomi lokal masih belum mampu menampung harapan mereka. Provinsi baru tidak otomatis memperbaiki ini kalau cara kerja dan arah kebijakan tetap sama.
Ketiga tentang politik, kita harus berani mengakui bahwa masih ada pola kekuasaan lama yang bekerja di belakang layar gaya Orde Baru tetapi dengan wajah baru. Ada kelompok tertentu yang memegang akses pada anggaran, proyek, dan jabatan. Mereka bergerak halus tapi kuat dan sering membuat masyarakat hanya menjadi penonton bukan penentu. Kalau pola ini tidak diputus lebih dulu maka provinsi Madura hanya akan menjadi panggung yang lebih besar untuk permainan yang sebenarnya sama saja.
Jadi pertanyaannya apa yang sebenarnya bisa kita harapkan dari wacana provinsi baru.? Siapa yang bisa menjadi jaminan sistem dan kultur kerajaan yang selama ini mengakar bisa berubah hanya dengan SK pemekaran ini.?
Menurut hemat saya jawabannya sederhana Madura harus menjadikan pemekaran sebagai kesempatan untuk membenahi hal-hal paling dasar. Pendidikan yang lebih kuat dan merata, ekonomi keluarga yang aman dan punya masa depan. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan benar-benar berpihak pada masyarakat bukan pada preman-preman yang mengedepankan keangkuhan atau bahkan jaringan lama yang ingin mempertahankan kekuasaan,
Harapan itu bukan mustahil, Madura punya energi sosial yang besar, budaya yang kuat, dan masyarakat yang tangguh. Tapi energi itu harus diarahkan bukan hanya dibiarkan berjalan tanpa arah. Provinsi baru bisa jadi rumah baru yang lebih rapi, tapi percuma kalau barang-barang yang kita bawa ke dalamnya masih berantakan.
Pada akhirnya pemekaran bukan soal bangga-banggaan atau sekadar memisahkan diri. Ini tentang masa depan anak-anak Madura yang ingin sekolah tanpa takut biaya. Tentang keluarga kecil yang ingin hidup tanpa was-was soal ekonomi. Tentang masyarakat yang ingin melihat pemimpin bekerja bukan sekadar berbicara.
Kalau itu semua bisa dijadikan prioritas maka Provinsi Madura bukan sekadar mimpi tetapi jalan baru yang layak diperjuangkan. Namun kalau tidak perubahan yang kita tunggu hanya akan lewat seperti angin sementara luka lama terus mengulang dirinya sendiri.
