Oleh: Heru F. Arafat
Kesehatan warga Bogor merupakan salah satu program utama Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode Tahun 2024-2029 pada saat kampanye Pilwalkot Tahun 2024 yang lalu.
Realisasi tentunya sudah dilakukan melalui koordinasi dengan instasi terkait terutama Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Kota Bogor hingga puskesmas serta stakeholder lainnya. Ujung tombak pelayanan kesehatan tentunya berada langsung di bawah naungan RSUD kota bogor dimana warga yang sakit untuk ditindak secara langsung melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Harapan warga Bogor akan perubahan signifikan mengenai pelayanan kesehatan tentunya sangat dinantikan, ditambahkan lagi Gubernur saat ini sangat fokus akan pelayanan dimana pelayanan dan penanganan pasien harus diutamakan dibandingkan administrasi dan lain sebagai nya sebagaimana video yang beredar dari akun youtube pribadi nya beliau (kang dedi mulyadi channel).
Namun hal tersebut sangat disayangkan melihat kondisi pelayanan IGD di RSUD yang belum mengindahkan program Walikota Bogor bahkan Gubernur Jawa Barat. Sampai saat ini kegiatan pelayanan di IGD layaknya pelayanan di Poli dimana terjadinya antrian, seharusnya warga yang masuk IGD harus langsung ditindak secara cepat dan tepat.
Berdasarkan Permenkes No. 47 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan di Rumah Sakit menjelaskan bahwa IGD (Instalasi Gawat Darurat) adalah unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan penanganan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat medis yang mengancam nyawa atau kesehatan secara serius.
Fungsi utama IGD adalah memberikan pelayanan medis segera dan menyelamatkan nyawa, serta menentukan tindakan selanjutnya, seperti perawatan lanjutan, rawat inap, atau rujukan ke fasilitas kesehatan lain.
RSUD kota Bogor melalui IGD telah gagal menjalankan permenkes tersebut sehingga wajah pelayanan kesehatan kota bogor sangat buruk. Pasien di IGD mengantri bahkan hingga lebih dari 1 jam dengan duduk di kursi antrian yang ditemani oleh sanak saudara yang mengantarkan.
Hal tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Walikota dan Wakil Walikota bahkan Gubernur Jawa Barat karena permasalahan ini merupakan program utama pada saat kampanye dan juga pertaruhan nyawa warga Kota Bogor.
Beberapa pasien bahkan rela untuk tidak menggunakan asuransi BPJS walaupun harus bayar mandiri agar bisa pulang karena tidak ketidakpuasannya dengan pelayanan IGD di RSUD Kota Bogor.
Melalui penelusuran via medsos (instagram) salah satu akun dengan identitas David secara gamblang memberikan bintang 1 dan juga komentar yang menohok yaitu “itu org2 situ makan gaji buta ya? Ada pasien malah main hp, ada yg tidur. Itu diajarin sopan santun gk y manusia2 di situ?”.
Hal tersebut tentunya dilakukan oleh petugas yang sedang bertugas pada saat itu, namun itu semua bukan karena orang perorangnya tetapi memang sistem dan budaya RSUD Kota Bogor yang membuat mereka lalai dan abai akan pelayanan.
Sistem dan budaya pelayanan di RSUD Kota Bogor secara keseluruhan memang harus direformasi karena sudah kronis dan merupakan penyakit akut yang tidak bisa ditoleransi lagi.
Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana IPB University
