JAKARTA (LEAD.co.id) – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berikan catatan di dua tahun kepemimpinan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Catatan yang diberikan ini bertujuan untuk di sisa kepemimpinannya bisa menjadikan Bangsa Indonesia lebih baik lagi ke depannya.
Selain memberikan catatan tadi, Pj Ketum PB HMI, Romadhon Jasn juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk menekan angka kematian akibat Covid-19.
“Pemerintahan Jokowi-Amin terbilang sukses dalam melakukan program vaksinasi untuk rakyat, yang dapat dilihat dari menurunnya angka kematian juga terinfeksi. Tetapi, PB HMI juga menyarankan agar pemerintah tetap waspada dan melakukan langkah-langkah preventif dengan beberapa temuan pakar yang menyebutkan terjadinya gelombang ke 3 Covid di bulan Desember ini,” kata dia melalui keterangan pers, pada Kamis (21/10/2021).
Di sisi lain, PB HMI juga menilai dengan gemuknya koalisi pemerintahan di Parlemen dengan jumlah 82 persen.
“Jangan sampai dimanfaatkan untuk mendeklarasikan absolutisme power, tentunya akan berakibat buruk pada masa depan demokrasi Indonesia. Karena beberapa hasil survei telah memberikan catatan tentang mundurnya demokrasi yang semakin memburuk,” tambahnya.
Menurutnya, hal itu terjadi akibat abainya negara, terutama perlakuan institusi Kepolisian terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi mandat konstitusi. Hingga menaruh harapan besar agar Telegram Kapolri bisa mengembalikan marwah kepolisian.
“2 tahun Jokowi-Amin, kebebasan sipil semakin memburuk akhir-akhir ini, secara empiris seperti tidak ada ruang bagi pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Banyak rekan-rekan aktivis yang menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Dari doxing, serbuan fitnah, hoax, peretasan akun, bahkan biasa berakibat fatal dengan bisa berakibat fatal seperti hilangnya nyawa dia mahasiswa asal kendari akibat demonstrasi menolak RUU Ciptakan Kerja,” jelasnya.
“Hal semacam ini dapat menambah catatan buruk perjalanan demokrasi di Indonesia,” imbuh Romadhon.
Lebih jauh, PB HMI juga menyikapi sisi pemberantasan korupsi dengan tidak kunjung ditangkapnya Harun Masiku yang akan menjadi beban berat bagi perjalanan kepemimpinan Jokowi-Amin yang hanya tersisa 3 tahun lagi. Bahkan menurutnya, hal itu yang menjadi sumber beberapa temuan lembaga survei yang menemukan ketidaksukaan masyarakat terhadap Jokowi-Amin akibat tidak serius dalam pemberantasan korupsi.
“Yang kemudian diperparah dengan perubahan UU KPK juga pemecatan 58 anggota KPK yang tidak lolos TWK,” ucapnya.
Disisi lain, PB HMI juga mengapresiasi upaya pemerintah yang berusaha maksimal dalam pemulihan ekonomi, meskipun sempat mengalami resesi akibat pandemi. Tapi berangkat dari kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional. alhamdulillah perlahan tapi pasti, ekonomi kita sudah tumbuh positif yang sudah mendekati 5 persen.
“Selain itu PB HMI juga mendorong agar kementerian terkait dapat memberikan perhatian yang serius pada jutaan masyarakat yang di PHK akibat pandemi. Program bantuan subsidi dan bantuan sosial harus tetap diperhatikan sampai mereka benar-benar mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki daya beli untuk mendorong stabilitas ekonomi nasional ke depan,” tegasnya.
Di akhir, Romadhon menuturkan, PB HMI memandang perlu adanya reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo, seringnya Jokowi yang mengeluhkan kinerja beberapa Menteri akibat program pemerintah yang tidak berjalan harus diwujudkan dengan mereshuffle para menteri yang tidak produktif. Terutama dalam pemilihan ekonomi dan penegakan Hukum.
“Reshuffle adalah momentum bagi Jokowi-Amin untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kinerja menteri-menteri di kabinet. Alat ukurnya sederhana, dengan melihat capaian-capaian para mentri selama 2 tahun berjalan,” pungkasnya.
Editor : Aru Prayogi
