Pamekasan, LEAD.co.id | Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk BLT bagi buruh tani tembakau dan buruh perusahaan rokok yang ada di bidang kesejahteraan masyarakat (kesmas) kemungkinan tahun ini dialihkan untuk kegiatan bidang kesehatan.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Pamekasan, Sri Puji Astutik. Menurutnya, ini dilakukan apabila dana yang dianggarkan untuk kesehatan masyarakat (Kesmas) tersebut tidak terserap secara keseluruhan. Sementara di bidang kesehatan mengalami kekurangan.
Sri Astutik mengatakan, dasar pengalihan itu yakni peraturan menteri keuangan (PMK) No 206 Pasal 5 ayat 9.
“Bila dana di bidang kesejahteraan masyarakat itu berlebih, ya dalam hal ini BLT yang 35 persen itu sebesar Rp 22 milyar itu berlebih, itu bisa dialihkan dengan prioritas di bidang kesehatan, ada ketentuannya di PMK 206 sudah ada ketentuannya di Pasal 5 ayat 9 kalau nggak salah itu,” katanya, Senin (26/7/2021).
“Teknisnya dari data penerima BLT itu berapa kita hitung nanti sisanya bisa dialihkan di bidang kesehatan,” imbuhnya.
Tahun ini, lanjut Astutik, anggaran yang disediakan untuk bidang kesehatan berupa pembayaran iuaran BPJS bagi masyarakat yang ekonominya lebah diketahui masih sangat kurang.
Ini terjadi karena nominal jatah untuk tahun ini hanya Rp 14 miliar atau 25 persen, sementara tahun sebelumnya sebesar Rp 31 miliar atau 50 persen.
“Kenapa berkurang? Karena aturannya tahun ini untuk bidang kesehatan hanya 25 persenya, kalau yang dulu kan minimal 50 persen untuk kesehatan, sekarang 25 persen. Akhirnya Dinkes menjadi kekurangan,” ujar dia.
Menurutnya, kekurangan itu bisa diselesaikan salah satu di antaranya dengan mengalihkan dana untuk kesejahteraan yang tidak terpakai itu untuk bidang kesehatan.
Astutik mengungkapkan, penyebab adanya perubahan nominal jatah untuk bidang kesehatan pada tahun ini, karena dana banyak diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari Pandemi Covid 19. Sehingga dana untuk program kesejahteraan masyarakat cukup besar dan konsekwensinya mengurangi anggaran untuk bidang kesehatan.
Pada tahun ini, kata Astutik, anggaran untuk bidang kesejahteraan masyarakat kemungkinan tidak terpakai seratus persen, sehingga memungkinkan sebagian bisa dipakai atau dialihkan untuk bidang kesehatan.
“Karena masa pandemic ini, pemerintah pusat tahun ini penggunaan DBHCHT, selain untuk prioritas dibidang kesehatan juga untuk pemulihan perekonomian daerah,” jelasnya.
Reporter: Kholisin Susanto
Editor: Moh Hasanuddin
