BANGKALAN (LEAD.co.id) – Beberapa kecamatan di Daerah Bamgkalan menjadi sorotan setelah diindikasikan “Zona Merah” akibat jumlah pasien yang terus meningkat. Sebagian lapisan masyarakat menilai lonjakan Covid-19 salah satunya dipicu oleh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 2 Mei 2021 lalu.
“Selain diakibatkan kegiatan Habsian yang semarak sampai dihadiri ribuan jemaah tanpa Prokes dan Pasar Rakyat, salah satu penyebab mewabahnya Covid-19 adalah Pilkades serentak yang tidak mengikuti Prokes,” sebut Mahmudi, Mahasiswa STIU Darussalam Bangkalan, pada Senin (14/6/2021).
Pernyataan itu dilontarkan usai melihat tayangan Pemilihan Kepala Desa yang diunggah di Chennel Youtube apokpak. Dalam unggahan akun itu, tampak masyarakat berkerumun, tidak kondusif.
Mahmudi juga menyayangkan, tidak adanya ketegasan dari Satgas Covid-19 untuk menindak kerumunan tersebut. “Seharusnya pihak terlibat memperhitungkan semua kemungkinan positif dan negatif dalam pelaksanaan Pilakades tersebut,” tambah dia.
Pasalnya, kata dia, mengacu pada Permendagri 72, beberapa tugas dari sub kepanitiaan pemilihan di tingkat kecamatan itu wajib melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, mengawasi penerapan protokol kesehatan dan menyampaikan hasil pengawasan.
Ia juga menambahkan bahwa, jika proses pemilihan beracuan pada Permendagri-72 pasal 44 E dan 44 F, seharusnya bupati mengambil tindakan dan sikap tegas sebagai sebuah sanksi sebagaimana tertulis.
Disisi lain, dalam Peraturan mentri dalam negri tersebut juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkades harus mengikuti Prokes, melihat akibat penularan yang saat ini menjadi keresahan masyarakat.
“Seharusnya ada sikap tegas dari Bupati, untuk dijadikan sanksi, terhadap kerumunan yang tidak terkontrol,” pungkasnya.
Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
