LEAD — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat telah meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat. Data per 19 Desember 2025 mencatat 1.072 korban meninggal, 186 orang hilang, dan sekitar 7.000 luka-luka, dengan ribuan rumah rusak serta infrastruktur seperti jalan dan jembatan masih terputus di sejumlah wilayah. Di tengah upaya pemulihan yang berlangsung, muncul ekspresi emosional warga berupa demonstrasi, pengibaran bendera putih dan kuning, hingga narasi kekecewaan di ruang publik—bahkan mendapat sorotan media asing. Semua ini menjadi penanda bahwa luka sosial akibat bencana belum sepenuhnya pulih, meski pemerintah telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel untuk distribusi logistik dan rekonstruksi.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa penanganan bencana telah dilakukan secara nasional sejak hari pertama tanpa perlu penetapan status darurat nasional formal, karena koordinasi lintas kementerian dan lembaga sudah berjalan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa negara mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan relawan, serta mengingatkan agar persepsi publik tidak digiring seolah pemerintah tidak bekerja. Meski demikian, kritik dari warga tetap muncul, termasuk desakan agar pemerintah lebih terbuka terhadap bantuan internasional bila kapasitas nasional terbatas.
Menanggapi dinamika tersebut, aktivis muda Aceh Wanda Assyura mengajak semua pihak menurunkan tensi dan menjaga empati dua arah. Ia menilai ekspresi kemarahan warga Aceh adalah wajar dan manusiawi, lahir dari kelelahan panjang akibat akses terputus dan keterlambatan bantuan, bukan bentuk penolakan terhadap negara. “Bendera putih, bendera kuning, atau demonstrasi adalah bahasa emosi warga yang sedang lelah. Itu harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, bukan dengan kecurigaan atau kekerasan. Aparat juga manusia, warga juga manusia, kita semua sama-sama lelah,” ujar Wanda dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).
Perspektif serupa datang dari warga di lapangan. Seorang penyintas di Aceh Tamiang menyebut pengibaran bendera putih dilakukan bukan untuk menyerah, melainkan sebagai harapan agar penanganan lebih cepat, termasuk agar akses bantuan dipermudah. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menafsirkan simbol tersebut sebagai permintaan solidaritas dan perhatian, bukan tanda perlawanan. Namun, sejumlah media asing menyoroti kondisi ini sebagai sinyal krisis yang lebih dalam, terutama di wilayah yang masih mengalami kekurangan pangan, listrik, dan layanan kesehatan.
Wanda mengimbau aparat TNI dan Polri di lapangan untuk tetap mengedepankan pendekatan dialog saat merespons simbol-simbol protes warga. Menurutnya, menurunkan bendera atau membubarkan massa secara persuasif akan jauh lebih menenangkan dibandingkan tindakan yang berpotensi memicu salah paham baru. Ia juga meminta mahasiswa dan elemen pemuda Aceh untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memperuncing emosi. “Jangan biarkan duka kita dimanfaatkan menjadi kemarahan yang menjauhkan solusi. Kritik boleh, marah boleh, tapi jangan saling melukai,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa di tengah skala bencana yang besar, pemerintah dan petugas di lapangan juga menghadapi keterbatasan, terutama dalam distribusi logistik akibat akses jalan rusak dan wilayah terisolasi. Tidak semua bantuan bisa tiba bersamaan dan tidak semua laporan langsung tertangani. Karena itu, publik diminta memahami situasi ini dengan empati agar kerja kemanusiaan tidak terhambat oleh prasangka.
Menurut Wanda, pemerintah memang telah hadir dan bekerja. Bantuan logistik relatif mencukupi dan personel di lapangan terus bergerak, meski masih terdapat kekurangan. “Negara sedang bekerja keras, tapi masih ada saudara kita yang belum tertolong. Di situlah laporan warga dan relawan menjadi sangat penting, bukan untuk marah, tapi untuk saling menguatkan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengakuan atas keterbatasan justru akan memperkuat kepercayaan publik. Prediksi bahwa rekonstruksi bisa memakan waktu panjang dan biaya besar seharusnya disampaikan secara jujur agar masyarakat memahami tantangan yang dihadapi. Dalam konteks ini, tuntutan simbolik seperti status bencana nasional atau wacana bantuan asing tidak selalu menjawab kebutuhan paling mendesak warga terdampak.
“Rakyat tidak meminta yang rumit. Mereka ingin makan, tempat tinggal sementara, akses jalan, dan pekerjaan agar bisa bertahan,” kata Wanda, seraya menekankan bahwa kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama.
Sebagai masukan konstruktif, Wanda mendorong percepatan langkah-langkah konkret seperti pembangunan 200 titik sumur bor, 50 jembatan darurat sederhana, penyediaan pakaian baru dalam jumlah besar, pembelian hasil panen petani Gayo untuk didistribusikan ke wilayah bencana lain, penyewaan 100 unit alat berat, serta program padat karya bagi sekitar 100 ribu warga. Langkah-langkah ini dinilai dapat mempercepat pemulihan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat terdampak.
Di akhir pernyataannya, Wanda menyampaikan pesan yang menenangkan bagi warga Aceh dan Sumatra. “Pemerintah terus bekerja, masyarakat terus menyumbang. Kita lelah, tapi kita tidak sendiri. Jika kita bersatu, insya Allah masyarakat Aceh kuat melewati ini,” tuturnya.
