LEAD.co.id | Jomplangnya data Bantuan Sosial (Bansos) dari Provinsi bagi penerima non-DTKS (Data Terpadu Kesejateraan Sosial) di kecamatan Pamijahan, menuai reaksi keras dari para Aktivis setempat.
”Tidak habis pikir terkait bedanya data bantuan dari Provinsi non-DTKS tersebut,” ungkap Sekjen LBH Lintas Nusantara, Aria Suryadinata melalui keterangan pers yang diterima LEAD.co.id, Kamis (4/6/2020).
Menurutmnya, perbedaan data penerima Bansos dari Provinsi (Banprov) itu cukup signifikan. Dari sebanyak 5300 Banprov non-DTKS, Desa Ciasihan Mendapatkan 2308, disusul Desa Ciasmara sebanyak 1240, dan Desa Gn Bunder 2 sebanyak 362. Sementara Desa Yang lainnya di angka 100.
“Ini ada apa, kok bisa sampai begini. Kalau kita bicara Keadilan, mana rasa keadilannya untuk Desa Desa yang lain,” kata Aria dengan heran.
Aktivis lainnya, Ali Taufan Vinaya yang akrab disapa ATV ini juga mengungkapkan hal yanng sama. Bahkan dirinya mengecam keras kinerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.
“Saya tidak mengerti, kenapa data nya bisa seperti ini,” ucap ATV dengan penuh tanda tanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pada bulan April kemarin, Desa Gunung Picung telah mengajukan bantuan sebanyak 1468 KK, tapi yang diakomodir hanya 108. Begitu juga dengan Desa Gunung Sari, telah mengajukan Sebanyak 3150, tapi yang diakomodir hanya 116 dalam Banprov non-DTKS tersebut.
Karenanya, lanjut ATV, kalaupun memang parameternya mau diambil dari banyaknya nilai DD, jelas bukan Desa Ciasihan maupun Ciasmara yang harus dan berhak mendapatkan Itu, tapo Desa Cibunian.
“Karena dalam DD Tahun Anggaran 2020, Desa Ciasmara mendapatkan DD paling besar, yaitu sebesar 1.754.729.000,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ATV yang juga Aktivis Forkot 98 itu meminta Bupati Bogor Ade Yasin untuk segera mengevaluasi Dinsos Kabupaten Bogor.
Bahkan, Sabri Maulana, salah satu aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Keadilan (AMUK) mengaku dalam waktu dekat ini mendatangi Dinsos untuk meminta penjelasan. Atas masalah tersebut.
“Kita akan melakukan konsolidasi dan Kita akan datangi Dinsos,” tegas dia.
“Karena Fakta di lapangan banyak sekali masalah dan carut marutnya masalah JPS dalam penanganan Covid19,” pungas dia.
