Data Pak Menteri

0
Arip Musthopa, Opinia, UMKM
Foto: Arip Musthopa (doc. Liputan6)

Oleh: Arip Musthopa
(Pendiri Opinia)

Tanggal 3 Agustus 2020, CNBC Indonesia menulis berita dengan judul : Airlangga : Demi 17 Juta Petani Sawit, Program B40 Jalan Terus. Disana disebutkan bahwa dalam acara Exclusive Interview di CNBC Indonesia, Kamis, (30/7/2020), Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan : “Perlu komitmen seluruh stakeholder, hingga Pertamina dan produsen migas lainnya. Dan tak lupa untuk petani sawit yang jumlahnya 17 juta, yang menggantungkan pada industri sawit ini…”.

Meski bukan praktisi industri sawit, penulis langsung merasakan ada keganjilan dalam data “17 juta petani sawit” tersebut. Sederhananya, 17 juta berarti 6,29% dari 270 juta jumlah penduduk. Angka tersebut terlalu besar, bukan? Setelah dicek, ternyata hingga tahun 2019 menurut (data sementara) katadata.co.id, jumlah petani sawit adalah 2,67 juta kepala keluarga. Sumber lain, Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) menyebut angka 3,8 juta kepala keluarga berdasarkan rekap jumlah anggota.

Baca :  Memberdayakan UMKM

Lantas, angka 17 juta dari mana? CNBC Indonesia tanggal 20 Maret 2019 memuat berita : Menko Darmin : Industri Sawit RI Pekerjakan 17,5 juta orang. Disana tertulis : “Kalau ingin tahu berapa banyak jumlah orang Indonesia hidup dari kelapa sawit, barangkali saya mudah-mudahan ada slide-nya. Itu adalah di Palm Oil industry 7,5 million. Ditambah 12 million indirect employment.” Jadi, 17 juta itu bukan petani, melainkan orang yang hidup dari sawit.

Jumlah petani sawit dan jumlah orang yang hidup dari industri sawit tentu dua hal yang berbeda. Kalau jumlah petani sawit adalah 17 juta, maka orang yang hidup dari Sawit bisa 4x lipatnya. Kenapa Pak Menteri salah atau gagal paham tentang data ini? Apakah Pak Menteri sedang mendramatisasi situasi agar kebijakannya didukung? Atau wartawan CNBC Indonesia salah kutip?

Tanggal 4 Agustus 2020, semua media memberitakan pernyataan Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Muhadjir Effendy, tentang jumlah rumah tangga atau keluarga miskin di Indonesia mencapai 76 juta. Angka tersebut adalah 20% dari jumlah keluarga di Indonesia.

Baca :  Menimbang (Kembali) Ide Fusi Parpol (Bagian 1))

Pernyataan yang disampaikan dalam webinar Kowani (4/8) tersebut langsung terasa ganjil. Karena kalau jumlah keluarga miskin 76 juta, berapa jumlah orang miskin? Angka itu hanya 20% dari jumlah keluarga, lantas berapa jumlah keluarga di Indonesia? Padahal jumlah penduduk hanya 270 juta.

Hari ini (5/8) penulis googling lagi berita tersebut dan ada beberapa media, meski dengan judul jumlah keluarga miskin 76 juta, meralat isi berita tentang jumlah keluarga miskin menjadi 5,7 juta. Jadi, Pak Menteri salah menyampaikan data.

Mohon maaf, penulis tidak bermaksud menyerang pribadi dua Menteri di atas. Apalagi membuat mereka malu. Tapi karena keduanya adalah pejabat publik dan data yang disampaikan terkait kebijakan publik, penulis merasa perlu memberikan perhatian.

Baca :  Memahami Struktur Nilai

Sungguh ada hal yang merisaukan penulis tentang bagaimana bangsa ini, yang dicontohkan oleh dua pejabat publik di atas, tidak memberikan perhatian yang cukup terkait data. Kita tahu, data menjadi asumsi penting dalam kebijakan publik. Apa jadinya bila salah data? Salah juga kebijakannya.

Kita tahu bahwa pernyataan pejabat publik adalah rujukan publik. Apa jadinya apabila informasi dan data yang diberikan keliru? Publik keliru memahami keadaan.

Kesalahan adalah sifat dasar manusia. Tidak ada manusia yang luput dari salah. Tapi kita tentu menuntut validitas data yang keluar dari figur yang otoritatif. Apakah itu berlebihan? Tentu tidak, karena itu sudah menjadi standar profesionalitas dimana pun anda bekerja. Kecuali anda mau dianggap tidak kompeten atau gagal. Apakah Pak Menteri harus meralat sendiri dan meminta maaf? Silahkan ditimbang secara ethics. Wallahu a’lam bishahawab.

Jakarta, 5/8/2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here