LEAD.co.id | Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam diberi Piagam oleh massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) saat menggelar aksi demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.
Pantauan tim Redaksi Lead.co.id, dalam aksi tersebut selain memberikan piagam kepada Bupati Pamekasan, massa aksi juga sempat melakukan pembakaran ban bekas di depan kator Bupati Pamekasan jalan Kabupaten, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Dalam piagam pemberian Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) yang diterima oleh perwakilan DPRD Kabupaten Pamekasan itu tertulis, Piagam penghargaan diberikan kepada Bupati Pamekasan Baddrut sebagai Bupati Gagal Hebat.
“Pemberian piagam tersebut merupakan salah satu bentuk kekecewaan daripada kami terhadap orang nomor satu di Kabupaten Gerbang Salam ini,” kata Korlap aksi, Basri, Selasa (24/09/2019).
Menurutnya, selama perjalanannya memimpin Pamekasan selama satu tahun ini, Baddrut Tamam dinilai tidak ada kejelasan untuk kemudian berjuang mensejahterakan rakyatnya.
“Lebih-lebih kepada masyarakat (petani) tembakau dan petani garam. Sampai saat ini nasib mereka tidak jelas, Karen harga tembakau anjlok. Begitupun harga garam sangat murah. Dimana letak pembelaan Bupati pada rakyatnya. Karenanya, kami menilai bahwa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam itu adalah bupati yang gagal hebat,” ucap Basri
“Kami menduga ada ketimpangan baik dalam penentuan Perda, dan indikasi kinerja terkesan mencla-mencle. Kemudian kami menduga pihak pabrikan yang ngawur dalam membeli tembakau Madura khususnya Pamekasan tanpa legalitas yang jelas, hanya melalui kesepakatan oknum yang berkepentingan tanpa memikirkan nasib petani tembakau,” sambung dia.
Sementara menurut salah satu DPRD Kabupaten Pamekasan Harun Suyitno saat menemui massa aksi itu mengatakan mengenai tembakau pihaknya sedari awal mengikuti proses itu.
“Namun untuk turun, kami terkendalan dalam beberapa waktu ini mulai dari pembukaan gudang, baru selesai pemilihan dan baru dibentuknya AKD. Jadi belum bisa serta-merta turun ke lapangan juga,” kata wakil rakyat dari Partai PKS itu.
Namun, setelah massa aksi memaksa agar DPRD yang menemui mereka untuk turun ke gudang-gudang, dan akhirnya para anggota DPRD tersebut mau melakukan hal itu.
Diketahui, dalam aksi demontrasi tersebut ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Bupati diantaranya, pertama, Bupati harus minta secara terbuka kepada masyarakat. Dan bupati harus mengakui keterbatasan pengetahuannya mengenai tembakau serta mengundurkan diri jabatannya. Kedua, Bupati serta pejabat yang berwenang (DPR, Disperindag) harus langsung turlap bersama-sama ke gudang-gudang serta mengintruksikan langsung mengenai patokan (kenaikan) harga. Ketiga, Ganti Kadisperindag karena dinilai tidak serius dalam melaksanakan tugas.
Kemudian yang keempat, Menyanksi pabrikan yang mendatangkan dan membeli dari luar Madura, khususnya area Pamekasan. Kelima, Pengawasan tembakau harus dipertegas oleh Disperindag. Dan keenam, Pemerintah wajib menaikkan harga garam. (haz/nam)
