FPII Lampung: Usut Tuntas Pemindahan Rekening DD Karang Raja

0
Foto ilustrasi

LEAD.co.id | Setelah Mantan Kepala Desa Karang Raja, Rosmiati di ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh Polda Lampung (03/06/2020) terkait dugaan menggelapkan tunjangan perangkat desa dan kasus penipuan dengan rekan bisnisnya. Muncul persoalan baru yang membuat masyarakat Karang Raja tercengang.

Rosmiati kembali tersangkut soal Dana Desa (DD) termin pertama yang dicairkan bersama Siti selaku Bendahara Desa di Bank Lampung Kalianda sebesar Rp. 192.000.000,- (03/06/2020). Yang kemudian di transfer kembali kepada Suparman (suami ex. Kades, red) sejumlah Rp. 70.000.000,-.

Hal tersebut dibenarkan oleh Siti saat dimintai keterangannya melalui seluler, Kamis malam (04/06/2020).

Baca :  Desa Ciomas Rahayu Salurkan BLT DD Tahap 2

Dari kronologinya, Siti menyampaikan, sepulang pengambilan DD tahap pertama dan saat berada di desa Batuliman Karang Pucung, mantan kades ini mengirim sejumlah uang ke rekening suaminya. Namun, saat ditanyakan dirinya berdalih demi keamanan.

“Benar, saya dan ibu Ros mengambil DD di Bank Lampung Kalianda, kemudian sampai di Batuliman karang Pucung bu Ros mentransfer dana tersebut ke rekening suaminya demi keamanan,” paparnya.

Melihat persoalan tersebut, Forum Pers Independent Indonesia Koordinator Wilayah (FPII Setwil) Provinsi Lampung mendesak Penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan tersebut.

Baca :  Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 Diarahkan Sektor Produktif dan Padat Karya

Aminudin, Ketua Setwil FPII Provinsi Lampung menuturkan, pemindah tangankan DD ke rekening pihak lain jelas melanggar peraturan. Salah satunya melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

“Ini sudah akal-akalan dan ada indikasi DD tersebut akan disalah gunakan. Sangat tidak masuk akal bila beralasan demi keamanan dana tapi tidak semuanya dipindah rekeningan ?”Jelasnya.

Menurutnya, persoalan ini membuktikan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi semua pihak yang berperan sebagai pengawas keuangan desa di Kecamatan Merbau Mataram. Sehingga DD yang semestinya dikelola berdasarkan azas Transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran menjadi tidak tercapai.

Baca :  Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 Diarahkan Sektor Produktif dan Padat Karya

“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut semua pihak yang terlibat dalam proses pemindahan DD ke rekening pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan desa. Serta pemerintah daerah untuk memberikan pengawasan kepada aparatur yang bertugas sebagai pengawas DD, agar dapat bekerja lebih maksimal serta mencegah adanya penyimpangan yang pada akhirnya dapat merugikan,” tutupnya.

Sumber Realiase : FPII Setwil Lampung
Reporter : Sally Sumeke
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here