LEAD.co.id | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bogor mengkritik kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam penanganan Covid-19 dan pemberlakuan jam malam. Pasalnnya, Kota Bogor kembali diguncang dengan penyebaran Covid-19 paling masif di wilayah Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu kader GMNI Bogor, Yunan usai kegiatan diskusi bersama para pengusaha di bidang Parawisata, pada beberapa hari lalu (4/9). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, membahas kebijakan pemberlakuan jam malam untuk mengurangi penyebaran Covid-19.
Menurut dia, tingginya kasus Covid-19 ini membuat kaget setiap elemen masyarakat, karena Kota Bogor daerah yang pertama menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan Wali Kota Bogor, Bima Arya pernah dinyatakan positif Covid-19, kemudian telah sembuh.
“Hal ini menunjukan bahwa adanya hal-hal yang harus diteliti dari kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor,” papar Yunan melalui siaran pers GMNI Bogor yang diterima Redaksi LEAD.co.id, Rabu (9/9/2020).
Pada perencanaan pemberlakuan kebijakan jam malam ini juga disayangkan oleh GMNI Bogor karena tidak melibatkan para pelaku ekonomi yang sebenarnya menjadi penopang perekonomian masyarakat di Kota Bogor. Para pelaku ekonomi, kata dia, merasa bahwa virus ini perlahan akan memaksa menambah angka kemiskinan, bahkan angka kematian.
“Kami melihat bahwa rekayasa yang seharusnya difokuskan pasca new-normal adalah fokus pada pemulihan ekonomi,” papar Yunan, salah satu kader GMNI Bogor yang aktif dalam mengawal isu Covid-19 ini.
Lebih lanjut, menurut Yunan, bukan hanya Covid-19 saja yang mampu membunuh. Justru, kemiskinan dan pengangguran yang berpotensi memicu angka kriminalisasi pun sekarang dalam situasi gawat darurat, karenanya sinergitas harus terjalin antara Pemkot dengan pelaku usaha. “Wali Kota seharusnya lebih bijak untuk mengambil sikap dalam penanganan kesehatan dan ekonomi,” tambahnya.
Masih menurut dia, dengan diadakannya diskusi ini, diharapkan akan adanya sebuah kebijakan yang lebih ideal, yang artinya satu kebijakan yang mewakili dari setiap sektor. “Sumber penularan disebabkan karna masyarakat yang mempertaruhkan nasibnya antara mati di dalam rumah atau tetap keluar untuk bekerja agar bisa menghidupi keluarganya,” pungkas Yunan.
Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
