Oleh: Apendi Arsyad
Menarik membaca isi pesan postingan audiensi Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) di media Kompascom, yang viral di sejumlah WAG beberapa hari belakangan ini. Apa yang APPI lakukan ini, mereka proaktif, beraudiensi dengan Ir. H. Joko Widodo, Presiden RI ke 7 di istana Merdeka, Jakarta, Senin 30 Mei 2022.
Mereka menyampaikan pemikiran dan konsep strategis merespon issu “carut-marutnya” proses perubahan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai masukan dan koreksi terhadap RUU Sisdiknas, yang tengah berproses legislasi, penampungan aspirasi di Kemendikristek dan DPR RI, yang menurut pandangan APPI belum atau bahkan tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden RI di bidang pembangunan pendidikan nasional, terutama harapan dan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan di tanah air Indonesia. Presiden RI “belum tahu, dan akan memanggil Menteri Nadiem”, begitu isi artikel yang ditulis Dian Erika Nugraheni, editor Icha Restika.
Langkah strategis dan taktis ormas profesi stakeholders pendidikan Indonesia, seperti APPI ini bagus, punya akses dan posisi tawar (bergaining position) di Republik ini, dan sangat wajar sekali untuk ditiru dan dicontoh oleh pimpinan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPP ICMI) beserta jajarannya.
Tetapi syaratnya memang mengerti apa aspirasi dan pemikiran cerdas yang akan disampaikan kepada Kepala Negara/ Presiden RI itu. Untuk itu jauh sebelumnya, siapkan dulu konsep apa yang akan disumbangkan ICMI ?. Barangtentu, yang sudah mantap betul (mantul) dan matang sebagai respon terhadap issu-issu strategis nasional yang berkaitan dengan kepentingan ummat Islam, bangsa dan negara/NKRI untuk disampaikan kepada elite penguasa negeri ini (the ruling party). Saya yakin, MPP ICMI punya akses dan posisi tawar dengan the ruling party Istana, Kementerian dan Lembaga negara lainnya di negeri ini.
Sinergi mutualistik, komunikasi-harmoni dan kalaborasi yg produktif antara Dewan Pakar (Wankar) dengan Dewan Pengurus MPP ICMI, kemudian diperkuat jejaringan Wantim dan Wanhat ICMI, haruslah dan wajib “team works” terbangun.
Saya berpendapat tidak mungkinlah, persoalan dan permasalahan ummat Islam dan bangsa ini, yang begitu besar, luas dan komplek hanya bisa direspon dan “diselesaikan” oleh seorang Ketua Umum MPP ICMI adindaku Prof. Dr. Arif Satria SP., MSi, (Prof. ASA), itu tidak mungkin. Walaupun saya secara personal, saya mengenal dengan baik, dan memahami, serta tidak meragukan kualitas, kapasitas dan komitmennya sebagai “Pemimpin Muda-Millenial” dewasa ini, yang lahir dari perut ICMI Nasional, dan saya bersyukur kepada Allah SWT atas karuniaNya tersebut. ICMI sukses menjadi pelopor transformasi kepemimpinan millenial di level nasional, alhamdulillah.
Saya juga mengajak rekan-rekan sejawat dan seperjuangan di MPP ICMI untuk berpikir jernih, mengikuti perjalanan historis ICMI. Bahwa kita memahami tradisi dan budaya kerja berorganisasi kita di ICMI adalah bersifat kolektif dan kolegial. Dalam arti kata, kita harus menjauhi dan menghindari pola dan mekanisme kerja yang bersifat “centrelized” pada Ketua Umum sebagai mana yang banyak berlaku di sejumlah Parpol di tanah air, “top one vigure”, dimana ketergantungan terhadap pimpinan/tokoh puncak (top leader) kental dan kuat sekali mengikuti pola kekuasaan piramid, berkasta, gaya Fir’aun, berkecenderungan berperilaku “autopilot”.
Akan tetapi untuk ICMI sebagai Ormas cendekiawan tidaklah tepat kultur seperti demikian itu. Ormas ICMI pola kekuasaannya Islami seperti “Ka’bah”, kubus maknanya kolektif kolegial, seharusnya mengedepankan musyawarah-mufakat atas hikmah kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan. Cara kerja, tata kerja (job description) dan kinerja yang tepat bagi Ormas Islam berwatak keislaman, kecendekiawanan dan kebangsaan seperti ICMI ini adalah pola kebijakan desentralisasi (decentralized policy), kewenangan yang terbagi (sharing authority) dengan pendelegasian yang profesional dan bertanggung penuh pada tugas-tugasnya dan kewenangan bidangnya masing-masing tapi tetap pola kerja “team work” dengan pendekatan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi (Kiss approach).
Mohon maaf, karena saya AA mengikuti sejak awal berdiri ICMI tanggal 7 Desember 1990, dan kemudian terus mengikuti forum pengambilan keputusan tertinggi ICMI di berbagai jenjang seperti Muktamar, Silaknas, Rakornas dan Muzakarah-Muzakarah ICMI, hampir semua saya hadir dan selalu ikuti dinamikanya, terakhir Desember 2021 pada forum Muktamar ICMI ke 7 di Bandung, hingga sekarang.
Sepengetahuan dan pengalaman saya bahwa berjalannya roda sistem organisasi dan kelembagaan ICMI, sehingga saya mengetahui pola kepemimpinan MPP ICMI yang diterapkan dan diwariskan Pendiri dan Ketua Umum pertama MPP ICMI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie adalah struktur personalia kepengurusan ICMI dengan pola matriks yang bercirikan desentralisasi dan kental dengan pendelegasian.
Pada waktu itu para Wakil Ketua, bidang, komisi/ Depertemen ICMI sangat produktif menghasilkan konsep-konsep dokumen dan proyek-proyek pengembangan komunitas keumnatan dan kebangsaan seperti: CIDES dengan produk jurnal ilmiahnya, majalah, news letter dan naskah akademik; BMT, Pinbuk, BPRS, Bank Muamalah Indonesia (BMI), Asuransi Takaful, Orbit, Mafakib, Koran Republika, Dompet Dhuafah, Ponpes dan Madrasyah Aliyah Cendekia, dengan berbagai Yayasan Sosial seperti Yayasan Abdi Bangsa, Yayasan Bumi, Yayasan Orbit dll, serta organisasi jejaringan pakar dan ilmuwan muslim internasional seperti IPTIHAR, juga membentuk forum organisasi cendekiawan Indonesia beranggotakan Ormas Cendekiawan lintas agama, dll.
Tapi sayang Batom-batom ICMI belakangan ini tampak semakin “terpisah dan lepas” secara struktural dan fungsional dengan ormas ICMI yang melahirkannya, dan kini perlu direkonsolidasi, rekonsialiasi dan revitalisasi. Dalam persoalan asset kelembagaan MPP ICMI perlu belajar dan studi banding ke PP Muhammadyah.
Juga banyak menggelar berbagai jenis kegiatan muzakarah seperti simposium, seminar dan pertemuan silaturrahmi nasional (semnar dan pernas), lokakarya, workshop dan forum-forum diklat kader tenaga kesekretariatan, keanggotaan dan kebendaharaan ICMI, kebetulan saya AA salah seorang pesertanya, dan lain-lain, kinerja kepengurusan yang sangat produktif di saat itu. Mereka bekerja, tidak terlalu tergantung “arahan” atau “instruksi” Ketum MPP ICMI, BJ Habibie.
Saya kira pola dan mekanisme kerja (tatanan kelembagaan) bahkan kultur organisasi MPP ICMI seperti yang saya sebutkan diatas masih sangat relevan untuk dilanjutkan. Hal ini sesuai tantangan (bahkan ATHG) yang kita hadapi pada saat ini, di era millenial dan memasuki abad ke 21, zaman now, yang penuh guncangan dan ketidakpastian (desruption) dan situasi yang semakin rumit, dan kita hidup di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity).
Tinggal sekarang, bagaimana kita berusaha memahami kembali sejumlah konsep dan dokumen berorganisasi dan tatanan kelembagaan ICMI “tempo doeloe” itu, melalui program dan kegiatan sosialisasi dan orientasi Keicmian bagi kalangan pengurus dan aktifis ICMI pada semua level organisasi (Orsat, Orda, Orwil dan Orpus serta Batom ICMI), yang dahulu nama programnya di era Kepemimpinan Alm mas Adi Sasono, nama kegiatannya “Sosi Pengabdian ICMI”.
ICMI Orwil Khusus Bogor, hasil diskusi saya selaku Kawanhat bersama adik-adik MPW ICMI Bogor, bidang OKK, yang kebetulan bersilaturrahmi syawalan 1443 H yang lalu ke rumahku. Kami telah bersepakat akan menyempurnakan kembali “modul kurikulum dan silabus” Sosi Pengabdian ICMI tahun 2000 tersebut, yang sesuai kebutuhan kekinian dan tetap mengacu pada AD, ART, Kode Etik dan Wawasan Pengabdian ICMI.
InsyaAllah jika draf sudah jadi, akan diselenggarakan lokakarya (workshop), berikut akan diuji cobakan di internal pengurus Orwilsus, Orda dan Orsat serta Batom di lingkungan ICMI Orwilsus Bogor. Jika hasilnya memang bagus, akan disumbangkan dan diserahkan kepada Ketum MPP ICMI untuk direflikasi, dan jika diperlukan disosialisasikan secara nasional agar kinerja kepengurusan ICMI di wilayah dan daerah membaik.
Kita optimis, berpandangan objektif dan rasional saja melihat postur Ketum ICMI kita, Prof ASA, alhamdulillah memang relatif sangat muda, energik dan memungkinkan akan lebih dinamis geraknya, maaf, dibandingkan dengan Ketum Ormas seperti NU, Muhammadyah, Al Irsyad, Matul Anwar, Persis, PUI, Tarbiyah, dll yang eksis di Indonesia.
Seandainya ICMI Pusat punya konsep dan dokumen Naskah Akademik tentang aspek, sektor dan bidang pembangunan nasional yang berbasis Imtaq dan Ipteks, maka saya berkeyakinan para Pimpinan Ormas Islam Indonesia tersebut bisa dirangkul dan diajak berkolaborasi oleh Pimpinan MPP ICMI untuk menghadap Presiden RI menyampaikan aspirasi yang “krusial dan sensitif” bagi umat dan bangsa semisal issu LGBT, issu sistem ekonomi dalam cengkraman oligarky, issu korupsi-kolusi dan nepotisme (KKN), issu TKA China sebagai ATHG bagi kedaulatan negara/ NKRI, issu radikalisme dan terrorisme, issu pembukaan lapangan kerja dan pengguran, issu islam pobia issu kemiskinan, dan ketidakadilan sosial, issu lemahnya penegakan hukum, issu kesehatan masyarakat gizi buruk/stunting, issu RUU pendidikan yang menghilangkan diksi Imtaq, dll.
Saya berkeyakinan, itu bisa dilakukan MPP ICMI, sehingga visi dan misi Ketum MPP ICMI Prof.ASA yakni ICMI sebagai “rumah besar” ummat Islam, dan ICMI sebagai institusi inspiratif dan transformatif, ICMI sebagai mitra sejati Pemerintah melahirkan kebijakan publik (public policy) yang pro kerakyatan (bukan pro oligarki) keummatan (ramah keislaman berdasarkan Al Quran dan Sunnahrasul, anti liberalisme-kapitalisme, apalagi ateis/ komunisme yg bertentangan Pancasila dan UUD 1945) dan kebangsaan (NKRI integrity) bisa terimplementasi dengan baik. Inilah salah satu peran strategis ICMI sebagaimana diamanatkan AD dan ART serta Wawasan Pengabdian ICMI hasil Muktamar ICMI ke 7 di Bandung Jawa Barat tgl 6-8 Desember 2021 yg lalu.
Kita berharap semua keputusan Muktamar ICMI tersebut sebagai diamanahkan muktamirin ICMI bisa dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat, umat, bangsa dan negara Indonesia yang diridhoi Allah SWT, karena ICMI adalah asset umat Islam dan bangsa Indonesia, yang bisa diharapkan sebagai “prime mover” perubahan sosial dan kebudayaan Indonesia yang berkemajuan dan berperadaban untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Ini meminjam istilah misi Muhammadyah, Indonesia berkemajuan dan berkeadaban.
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, apa-apa yang saya narasikan disini hanya bermaksud untuk memberikan saran konstruktif untuk penguatan dan peningkatan kinerja organisasi dan sistem kelembagaan ICMI, yang sama-sama kita harapkan berperan optimal untuk kejayaan NKRI, yang kemudian, Jayalah ICMI Kita!
Semoga saja narasi ini bermanfaat, mencerahkan dan insyaAllah kita selalu dalam rahmat dan karunia Allah SWT dalam memegang amanah organisasi ICMI.
Penulis adalah seorang Pendiri ICMI di Malang tahun 1990, Wasek Wankar MPP ICMI dan Ketua Wanhat ICMI Orwilsus Bogor; Mantan Kortimses ASA for ICMI One di Muktamar ICMI ke 7; Pendiri dan Dosen Senior Universitas Djuanda Bogor; Konsultan K/L negara; Pegiat dan Pengamat Sosial
