BOGOR (LEAD.co.id) – DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kabupaten Bogor meminta Pemerintah bisa mengendalikan harga minyak goreng yang akhir akhir ini naik drastis. Pasalnya, kenaikan harga minyak goreng tersebut telah menyulitkan masyarakat.
“Indonesia ini negara kaya akan sawit yang tersebar di mana mana, tapi nyatanya tidak demikian. Kondisi ini jelas masyarakat sangat dirugikan,” kata Tigar Sugiri, ketua DPD IKAPPI Kabupaten Bogor dalam keterangannya, pada Selasa (16/11/2021).
Pantauan tim LEAD.co.id, harga minyak goreng di Kabupaten Bogor naik dari semula Rp 13ribu per kilogram kini mencapai 19 ribu per Kilogram. Kenaikan harga komoditas tersebut telah mengakibatkan banyak konsumen yang mengeluh.
“Banyak pembeli yang mengeluh, khususnya tukang gorengan,” ujar Budiantoro, pedagang sembako di Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
Semantara itu, salah satu pedagang gorengan di Pasar Leuwiliang mengaku sangat keberatan atas naiknya harga minyak goreng. Meski demikian, harga gorengan yang dijual tetap di harga awal, tidak mengikuti kenaikan harga minyak goreng.
“Naik dari 13 ribu sekarang 19 ribu, berat sebetulnya cuma ya mau gimana lagi karena butuh, ya tetep saya beli,” tambah pedagang gorengan saat ditemui di Pasar Leuwiliang.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menjelaskan, kenaikan harga minyak goreng ini tak lepas dari pengaruh pasar global yang terjadi gangguan pasokan minyak nabati.
“Pengaruh utamanya adalah pasokan minyak nabati dunia terganggu,” kata Nurwan, pada Jumat (12/11).
Selain itu, faktor lain yang memengaruhi tingginya harga minyak goreng belakangan ini karena sebagian besar produsen nasional bergantung pada pasukan CPO global sehingga harga minyak goreng nasional ikut naik.
Tigar Sugiri menyayangkan kenaikan minyak goreng yang tidak terbendung dan fantastis. Karena, tidak menutup kemungkinan bila ada mafia minyak goreng yang bermain atau terjadi penimbunan di saat harga sedang tinggi.
“Pemerintah pusat khususnya kementerian perdagangan harus bisa menyikapi dan mengontrol, jangan sampai terjadi praktik jual beli di atas rata rata normal oleh para mafia yang bermain di sektor minyak goreng,” tegasnya.
Selain itu, tambah Tigar, Pemerintah Daerah juga harus selalu bisa menjaga ketahanan harga minyak goreng. Karenanya, dia mendorong Pemerintah Daerah untuk terus bersinergi menjaga agar jangan sampai ada permainan para mafia sektor minyak goreng.
Reporter: Jhonie
Editor: Aru Prayogi
