Oleh: Dr. Bambang Wahyu
Hannah Arendt, sang filsuf perempuan, menyebutkan politik sebagai penampakan identitas warga negara, “state of appereance”. Politik bermakna sosial karena mengandung interaksi publik yang dinamis. Dan politik dalam pengertian yang sublim bermakna artikulasi tindakan dalam menyusun formulasi kebaikan umum bagi semua orang.
Konsepsi ini menjadi pemahaman awal mengidentifikasi identitas politik Sarekat Islam (SI). Politik SI menegaskan penampakan identitas itu berhadapan dengan hegemoni kolonialisme. Caranya dengan menyusun tindakan politik antagonis untuk mengafirmasi kebaikan umum bagi bangsa Indonesia.
SI mengalami shift paradigm pada kelahiran dan perkembangan linimasa perjuangannya. Dimensi kritik yang dijalani KH. Samanhudi dan HOS. Tjokroaminoto telah menyediakan landasan paradigmatis bagi perjuangan umat Islam Indonesia sampai hari ini.
Kritik Ekonomi dan Artikulasi Politik
SI lahir sebagai kritik terhadap ketimpangan ekonomi. KH. Samanhudi mengkritik anomali ekonomi yang dialami pribumi. Di tanahnya sendiri, pribumi menempati klas 3 stratifikasi sosial sebagai pengaruh kebijakan kolonial Belanda.
Bermodalkan semangat persatuan, beliau mendirikan perkumpulan pengusaha (batik) pribumi yang diberi nama Sarekat Dagang Islam (SDI) tanggal 16 Oktober 1905. Sarekat dimaknai sebagai “perkongsian” untuk saling membantu permodalan, pemasaran, dan inkubasi bisnis.
Sarekat, dalam bahasa Arab disebut “syirkah, syarikat atau musyarakah” bermakna kongsi dagang dua orang atau lebih untuk mengumpulkan modal usaha dengan pembagian margin profit sesuai kesepakatan.
Animo masyarakat yang besar terhadap eksistensi perkongsian ini membuatnya tumbuhkembang dan mampu menegaskan identitas ekonomi umat Islam. Ternyata umat Islam dapat disatukan oleh kepentingan yang sama, yaitu kemandirian ekonomi tanpa intervensi kolonial. KH. Samanhudi melihat posisi pengusaha Indonesia (yang notabene Islam) dilemahkan oleh kebijakan ekonomi kolonial yang lebih berpihak pada pengusaha Tionghoa.
Islam menjadi pengikat kohesi sosial ekonomi baru bagi rakyat. Banyak tokoh pergerakan bergabung seperti Abdul Moeis, Agus Salim, Semaun, Darsono, dan lain-lain. Tidak hanya di Jawa Tengah dan Timur tapi juga wilayah Jawa Barat, Banten dan Sumatera.
Suksesi pimpinan ke HOS. Tjokroaminoto semakin menegaskan Islam sebagai identitas rakyat Indonesia waktu itu. Tjokroaminoto mengubah platform organisasi ini tidak hanya gerakan ekonomi tapi juga menjadi gerakan politik. Nama pun berubah dari Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI).
Dalam atmosfer ini, SI tidak bisa melepaskan diri dari munculnya faksi ideologis di dalamnya. Semakin banyak pemikiran yang memberi sumbangsih pada kemajuan SI. Sejumlah tokoh tidak hanya menarik SI ke ranah sosialisme tapi juga ke ideologi komunis. Nafas revolusi pada ideologi komunisme bersemi pada SI. Pergeseran nama seturut peralihan paradigma SI menghadapi agitasi politik kolonial dengan segala konsekuensi logisnya.
Peristiwa Afdeling B di Cimareme Garut adalah satu dari rangkaian konsekuensi itu. Haji Hasan menolak membayar pajak padi kepada Belanda dan muncul lah bibit-bibit pemberontakan. Tjokroaminoto sebagai ketua SI bertanggungjawab atas kejadian itu dan ditahan Belanda. Afdeling B disinyalir sebagai “gerakan rahasia” di tubuh SI yang mengarah pada penolakan kebijakan kolonial.
Masa tahanan HOS Tjokroaminoto tidak menyurutkan perjuangan SI. KH. Agus Salim merupakan figur paripurna dalam mengembangkan lebih luas konstelasi SI dalam banyak hal. Pengetahuannya yang luas dan kekuatan diplomasinya menjadi generator SI berhadapan dengan politik kolonial.
Harus diakui pada masa itu, komunisme merupakan kekuatan elit yang didukung secara massif dalam perpolitikan di Indonesia. Perpecahan tubuh SI, yang semula membuka diri untuk tokoh-tokoh politik, adalah situasi force major . SI terbelah menjadi merah dan putih.
Agus Salim bukan pengusaha. Beliau kurang memperhatikan starting point SI sebagai kekuatan ekonomi. Situasi ini kompatibel dengan ephoria gerakan nasionalisme yang fokus pada politik.
Membaca Ulang Sosialisme
Tjokroaminoto mengikuti langsung Konferensi Negara Islam di Mesir bulan Mei 1926. Peristiwa ini memberinya pemahaman lebih komprehensif tentang ide keadilan sosial. Mesir masa pimpinan Jamal Abdul Nasser menerapkan sosialisme Islam, yang memiliki fondasi epistemologis pada masyarakat Islam yang egaliter dan berkeadilan sosial.
Bagi Tjokroaminoto, sosialisme Islam kompatibel dengan kondisi sosial politik Indonesia yang mengalami segregasi sosial oleh politik kolonial. Dalam bukunya “Islam dan Sosialisme” (1924) terlihat jelas ikhtiar Tjokroaminoto menetralisir ideologi sosialisme yang telah lama dikenal di dunia Barat.
Menurutnya, Islam adalah sosialisme, yang jejaknya telah terlihat pada masa Rasulullah dan Khulafar Rasyidin . Pembebasan masyarakat dari kejumudan, pertentangan klas sosial, ketimpangan ekonomi, ideologi patriarkal, dan lain sebagainya menjadi platform Islam. Dalam al-Qur’an pun banyak ayat yang mengajak umat Islam untuk membebaskan kondisi sosial politik yang timpang.
Ide egalitarianisme, pembebasan, dan keadilan sosial ini menjadi paradigma perjuangan Sarekat Islam menghadapi politik kolonial. Sosialisme ala Sarekat Islam merupakan pilihan logis dalam membangkitkan semangat juang sekaligus menampilkan wajah Islam politik.
Perubahan revolusioner situasi sosial politik masa itu tidak mungkin dilakukan dengan politik akomodatif. Harus ada ideologi kuat yang membangkitkan semangat rakyat untuk melakukan perubahan struktural. Pilihan itu jatuh pada sosialisme Islam.
Sosialisme Islam menempatkan kemaslahatan umum lebih utama. Islam sebagai agama yang mengagungkan posisi sosial manusia: sebagai ummat, sebagai ‘abd yang berimplikasi sosial, sebagai khalifah yang memiliki tugas sosial. Islam mengartikulasi humaness kongruen dengan Godness .
Identitas politik SI melalui konseptualisasi sosialisme ini menyediakan ruang gerak yang lebih luas untuk terlibat dalam politik. Politik adalah bab khusus dalam khazanah Islam. Tidak ada pemisahan sama sekali karena doktrin Islam tentang kehidupan sosial dapat diupayakan melalui artikulasi politik. Pada koordinat ini, SI memperjuangkan identitas politik Islam yang kaffah sesuai dengan perkembangan zaman.
Proliferasi Identitas SI
Politik Islam dibangun dengan proliferasi identitas agama. Ini adalah pemahaman awal memahami political role SI dalam kancah pergolakan kemerdekaan RI. Kolonial Belanda merupakan common enemy dan semua gerakan kemerdekaan Indonesia memiliki satu tujuan, yaitu menghapus kolonialisme.
Persoalannya, identitas politik SI kompatibel dengan situasi masa itu. Identitas itu menjadi spasial platform hanya bagi SI untuk memperjuangkan kemerdekaan RI. Dalam kondisi hari ini, dibutuhkan “pembacaan ulang” terhadap identitas politik SI supaya kongruen dengan situasi kekinian.
Hari ini kita berhadapan dengan imagined community ala Benedict Anderson di mana nasionalisme hanya muncul dalam momentum-momentum khusus; peringatan hari kemerdekaan RI, bertanding dalam olahraga sepakbola dan bulutangkis, ketika Malaysia mencuri adat istiadat bangsa, dan lain-lain. Tapi dalam keseharian, nasionalisme itu tidak mengakar.
Hal ini disebabkan identitas politik menjadi counted as one , kata Alan Badiou. Identitas politik menghitung keragaman identitas sebagai uniformitas, sebagai “yang satu”, yang menggerus keragaman dan perbedaan. Dengan kata lain, identitas politik yang berbeda akan dikalkulasi pada elemen dasar kesamaannya (oneness) . Yang tidak masuk kalkulasi kesamaan itu akan dikeluarkan.
Pergeseran struktural dalam identitas politik SI harus mampu memperhitungkan elemen-elemen politik yang berbeda. SI harus mampu mengintegrasikan keragaman kalkulasi politik “menjadi satu” (becoming as one) . Keragaman dan perbedaan adalah harta karun nasional. Dan semua keragaman itu menuju satu tujuan, yaitu keutuhan NKRI.
Perbedaan cara pandang, orientasi politik, atau metode pencapaian adalah conditio in qua non dalam ranah politik. Kita pun boleh untuk agreement in disagreement dalam diskursus publik. Setiap pergeseran struktural akan menghasilkan “kebaruan” pada identitas politik SI.
Menjadi organisasi yang open system dengan landasan paradigmatis yang kuat adalah solusi bagi SI dalam menapaki ranah perpolitikan di Indonesia serta menelisik problematika umat Islam di Indonesia pada era “post-truth” ini.
