LEAD.co.id | Pemerintah Indonesia telah menyampaikan pernyataan dalam pertemuan Extraordinary Open-ended Ministerial Meeting of the OIC Executive Committee atau pertemuan darurat Organisasi Kerja-sama Islam (OKI) yang diselenggarakan secara virtual, pada Minggu (16/5/2021).
Pertemuan ini dihadiri oleh 16 Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI dan juga wakil dari negara OKI lainnya untuk membahas agresi Israel di wilayah Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef atau Yerusalem dan jalur Gaza.
Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno LP Marsudi mengimbau agar OKI tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina.
OKI, kata Retno, harus lebih keras berupaya untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel yang berpedoman pada parameter-parameter yang telah disetujui secara internasional dengan tujuan mencapai perdamaian yang lestariberdasarkan prinsip solusi dua negara.
Retno menyampaikan beberapa langkah yang harus dilakukan OKI yaitu memastikan adanya persatuan antara negara anggota OKI dan semua pemangku kepentingan di Palestina. Karena, kata Menlu Retno, tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina.
Retno mengungkapkan, Indonesia juga telah mendorong OKI untuk mengupayakan terciptanya gencatan senjata segera, serta menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruhnya untuk mendorong gencatan senjata secepatnya.
“Dan semua tindakan kekerasan harus segera dihentikan,” tambah Retno menegaskan.
Pihaknya menilai bahwa, semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai occupying power. Lebih melukai lagi, tindakan tersebut dilakukan di bulan suci Ramadhan dan di hari Raya Idul Fitri.
“Saya selalu menekankan pentingnya setiap dari kita menggunakan pengaruh masing-masing agar kekerasan dapat dihentikan, upaya de-eskalasi dilakukan, dan gencatan senjata dapat segera dilakukan,” sebut Menlu Retno.
Retno mengungkapkan, Dewan Keamanan PBB juga melakukan pertemuan untuk membahas krisis ini. Namun, belum diktahui apa hasil pertemuan tersebut. Selain itu, Presiden RI juga melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin yang juga membahas situasi Palestina.
Menlu mengungkapkan, komunikasi tiga pemimpin di Asia Tenggara yaitu Presiden RI, PM Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam, telah sepakat untuk mengeluarkan Joint Statement mengenai sikap ketiga negara tersebut terhadap situasi Palestina saat ini.
Pihaknya menyaksikan adanya gangguan terhadap pelaksanaan ibadah di Masjid al-Aqsa, illegal settlement semakin merajalela, pergerakan orang-orang Palestina dibatasi di tanahnya sendiri; dan hak-hak Palestina dihilangkan. Karenanya, OKI harus kembali bertemu untuk membahas isu yang sama yaitu agresi Israel terhadap Palestina.
“Sejak OKI didirikan komitmen negara OKI tidak pernah luntur dan terus bertekad untuk bersama Palestina di dalam memperjuangkan hak-haknya,” kata Retno.
Terakhir Retno mampaikan beberapa hal yang diharapkan menjadi resolusi pada Pertemuan ini diantaranya yaitu, “Seruan kepada komunitas internasional, khususnya DK-PBB, untuk mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. Bila DK PBB gagal, maka SMU PBB harus melakukan Pertemuan Darurat”.
Kita juga harapkan dalam resolusi tersebut akan terdapat elemen desakan untuk menerapkan mekanisme international protection/international presence untuk melindungi warga sipil Palestina maupun kompleks Masjid Al Aqsa.
“Seruan kepada komunitas internasional untuk menghentikan aksi kolonial dan segregasi rasial Israel,” sebut Retno menambahkan.
Selanjutnya, penegasan kembali posisi OKI dalam mendukung isu Palestina dan Al Quds Al-Sharif dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan two-states solution dan sesuai dengan parameter-parameter internasional.
Reporter: M Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
Sumber: Kemlu RI
