Integritas, Keselamatan, dan Pilkada Depok

oleh -163 views
Integritas, Keselamatan, Pilkada, Depok
Dani Yanuar Eka Putra, S.E, A.k (Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok)

Oleh: Dani Yanuar Eka Putra, S.E, A.k

Jika merujuk pada KBBI, Integritas secara etimologi adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Jika dalam konteks nasional maka integritas adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas dalam bahasa inggris disebut dengan Integrity. Integrity is “the quality of being honest and having strong priciples; moral uprightness, the state of being whole and undivided”  (Oxford Dictionary). Sedangkan dalam bahasa Arab integritas juga dapat dimaknai sama dengan Istiqomah atau Nazahah. Masih ada banyak lagi kata lain dalam bahasa arab yang memiliki padanan yang sama dengan dengan definsi integritas.

Islam sebagai agama dan ilmu pengetahuan mendefinisikan Integritas dengan kuatnya pondasi Tauhid yang diwujudkan dalam Iman dan Taqwa, bermoral, dan berintelektual. Paling tidak hal ini ditunjukkan pada ayat pertama yang diturunkan Allah Swt melalui malaikat Jibril as kepada Nabi Muhammad Saw. Ayat tersebut adalah surat al-‘Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat tersebut merupakan pondasi manusia yang berkeadaban dengan perintah untuk membuka cakrawala semesta yang didasarkan atas pondasi teologi monoteisme atau Tauhidullah yang telah Menciptakan. Bahkan ungkapan untuk berwawasan luas dan terikat akan keimanan juga diulang dalam ayat tersebut. Belum lagi jika dengan ayat-ayat lain yang ada di Al-Qur’an dengan perintah yang sama. Karena Islam adalah dien al-hadlarah atau agama kemajuan.

Jika integritas dikaitkan dengan nilai dasar dalam perilaku, khususnya politik kebangsaan kita bisa merujuk pada Etika Politik yang telah dirumuskan oleh Muhammadiyah. Nilai-nilai tersebut adalah keadilan (al-‘adalah), Persaudaraan (al-Ukhuwah), Persamaan (al-Musawah), Musyawarah (as-Syura), Pluralitas (at-Ta’addudiyah), Perdamaian (as-Silm), Pertanggung Jawaban (al-Mas’uliyah), dan Otokritik (an-naqd az-zatiy). Kemudian rumusan ini ditutup dengan karakteristik Good Governance (tata pemerintah yang baik) dan kepemimpinan nasional. (Himpunan Putusan Tarjih 3, Hal. 9-14).

Muhammadiyah yang bermanhaj komprehensif dan integrative ini juga menambahkan dalam etika politiknya tentang karakteristik pemimpin nasional. Diantaranya adalah, Berintegritas (beriman dan bertaqwa, kuat moral dan intelektual), Kapabilitas (mampu memimpin, menggalang, dan mengelola kemajemukan menjadi satu kekuatan), Populis (berjiwa kerakyatan mengedepankan kepentingan rakyat), Visioner (memiliki visi menuju menuju kemandirian), Negarawan dan memiliki kemampuan menyiapkan generasi penerus, Berkemampuan untuk menjalin hubungan internasional, dan Berjiwa Reformis (memiliki komitmen untuk melanjutkan perjuangan reformasi). (Himpunan Putusan Tarjih 3, Hal. 14)

Baca :  Korem 061/SK Gelar Sosialisasi Netralitas TNI dalam Pilkada 2020

Pilkada Kota Depok

Batasan akhir dari pendaftaran para calon walikota dan wakil walikota Depok periode 2020-2025 adalah pada hari Ahad/Minggu, 6 September 2020 lalu. Hingga pukul 00.00 WIB yang mendaftarkan hanya ada dua pasangan calon. Bisa dipastikan hingga pasca pemeriksaan kesehatan, KPUD Depok akan menetapkan hanya ada dua pasangan calon yang akan saling berhadapan. Muhammad Idris berpasangan dengan Imam Budi Hartono, berhadapan dengan Pradi Supriatna yang berpasangan dengan Afifah Alia. Maka kedua calon petahanah akan berhadapan. Mengapa demikian, karena Muhammad Idris adalah Walikota Depok 2015-2020, sedangkan Pradi Supriatna adalah Wakil Walikota Depok 2015-2020.

Dari pemetaan tersebut, maka potensi masyarakat Depok terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadapan akan terjadi. Meski masyarakat Depok dan Indonesia pada umumnya telah mengalami atau terbiasa terlibat dalam proses pemilihan pemimpin Daerah atau Walikota, namun Pekerjaan Rumah, Corak, dan Tradisi Demokrasi ini belum juga menunjukkan kedewasaan yang mengedepan moral dan kedewasaan.

Demokrasi adalah sebuah pilihan yang berkonsekuensi gaduh. Kegaduhan menjadi ideal jika kompetisi, dialog, dan debat didasarkan atas moral ihsan (berakhlak) dan tasamuh (toleransi). Perdebatan tentang visi dan misi adalah kewajiban yang harus disaksikan dan diperhatikan oleh para pemilih. Agar masyarakat bisa mengenali secara utuh para calonnya dari perdebatan tersebut. Namun menjadi masalah jika pasangan calon, tim sukses, dan para pendukungnya dalam berkampanye melakukan kampanye hitam dengan fitnah dan menjatuhkan dari sisi pribadi masing-masing kontestan. Atau bahkan ada juga pihak lain yang sudah mulai memfitnah suatu gerakan besar yang mengatas namakan warga Muhammadiyah. Sungguh hal tersebut adalah perilaku hina dan tidak akan pernah lolos dari tuntutan meski dunia berakhir.

Baca :  Berlatarbelakang Pemberantasan Korupsi, JMARS Nilai Laode M. Syarif Layak Jadi Bupati Muna

Belum lagi ditambah dengan tradisi akut, sistematis, dan massif dari politik uang, oligarki, mafia pemilu, tim sukses berbalut penyelenggara, dan masyarakatnya yang terkooptasi dengan tradisi risywah. Hal tersebut sangat jauh dari apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh Fouding Parents bangsa Indonesia. Idealnya edukasi politik yang mencerdaskan dengan tujuan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan terus diajarkan secara dawam atau berkelanjutan. Idealnya politik dalam pilkada adalah ruang untuk saling berkompetisi dengan sehat, bermoral, dan mengedepankan gagasan yang visioner untuk masa depan. Jangan sampai nama diagungkan ketika ruh masih bersama dengan jasad, namun dihinakan ketika berpisahnya ruh dengan jasad.

Pilkada yang terencana diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 ini, bersamaan dengan kondisi yang tidak biasa. Ketidakbiasaan tersebut adalah adanya Pandemi Covid-19. Pandemi yang tidak pernah kenal pilihan jabatan, segmen masyarakat, dan kasta dalam hirarki sosial. Dia bisa menyebar dan berpotensi akan mengalami mutasi dalam bentuk yang lebih membahayakan ketika anjuran para ahli zikr (ilmuan) tidak diindahkan. Bahkan pilkada yang tidak mempertimbangkan etika kesehatan dalam menghadapi covid-19 akan melahirkan cluster baru yang mungkin bisa disebut dengan cluster pilkada. Jangan sampai syahwat kekuasaan yang dalam perjalanannya lebih banyak cela didahulukan atau diutamakan dibandingkan dengan keselamatan masyarakat dari ancaman pandemi.

Bahkan sebenarnya hari ini kedua petahanah masih menjabat sebagai orang nomer 1 dan 2 Depok. Jangan sampai seolah lebih peduli terhadap elektabilitas dan kompromi politik dibandingkan dengan Testing, Tracing, dan Treatment yang massif sebagai respon paling dasar dari ancaman covid-19. Bahkan ada salah satu paslon yang seolah ingin menunjukkan kekuatan besar dukungannya dengan melibatkan begitu banyak masa hadir menuju pendaftaran. Bagi kami sebagai sipil menjadi paradoks ketika masyarakat diminta membatasi aktivitasnya dengan memberlakukan jam malam, namun pada saat yang sama ada perkumpulan orang dalam jumlah besar dibiarkan tanpa ada halangan dari pihak aparat untuk menunjukkan kekuatan politiknya.

Baca :  Raih Empat Kursi, PKB Kota Bogor Langsung Fokus Hadapi Pilkada

Sungguh data begitu telah banyak ditawarkan tentang kondisi yang memprihatinkan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Dimanakah empati para elit Depok ketika tenaga kesehatan yang sedang berjuang berjam-jam dengan menggunakan baju hazmat dan perlengkapan APDnya serta terancam jiwanya tanpa pernah bisa menduganya. Belum lagi perpisahan beberapa pasangan yang terikat ikatan sakral pernikahan disebabkan karena krisis ekonomi yang begitu dahsyat menimpa mereka. Dimanakah kalian meletakkan irfani/intuisi wahai para elit Depok di masa pandemi ini.

Pernahkan anda merasakan begitu terancamnya setiap hari, pernahkan anda merasakan bahwa ada orang yang berusaha dengan keras untuk tidak memikirkan apa yang harus ia maka di keesokan hari, bukankah anda selalu serba berkecukupan dari setiap tetes keringat yang diperoleh dari pajak sebagai penghasilan yang anda nikmati. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendahulukan keselamatan masyarakatnya daripada keselamatan diri tanpa memilah apakah menjadi bagian dari konstituennya atau bukan. Karena ketika kalian menjabat sesungguhnya melekat pada diri anda sebagai pemimpin semua golongan masyarakat yang harus diutamakan dibandingkan dengan partai pengusung dan pendukung. Belalah kepentingan mereka meskipun menjadi bagian dari yang membeci.

Akhirnya kami sebagai masyarakat grass root hanya bisa meminta kepada seluruh elit Depok, terutama para elit politik. Berikanlah kepada kami ketauladanan tentang arti pentingnya moral dan etika dalam mengoperasionalisasikan kota kami. Tingkatkanlah kepekaan kalian terhadap kondisi kami yang lebih rentan terancam karena terbatasnya akses kesejahteran kesehatan dan ekonomi. Ajarilah kami untuk berdisplin untuk memahami dan melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jadilah orang yang tuntas dengan dirinya sehingga menjadi negarawan yang tulus dan ikhlash. Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami bermunajat kepada Allah Swt agar segera mengangkat ujian krisis multidimensi yang menimpa kami. Kabulkanlah ya Rob, Aamiin

Penulis adalah Ketua Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kota Depok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *