BOGOR (Lead.co.id) – Puluhan warga bersama elemen mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII( Institut Agama Islam Sahid menggelar aksi demonstrasi menuntut Kepala UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah IV Kabupaten Bogor segera bertanggung jawab atas rusaknya infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Bogor Barat.
Aksi yang berlangsung pada Jumat, 5 Juni 2026 itu dipusatkan di wilayah kerja UPTD IV yang meliputi Kecamatan Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan hingga Tenjolaya. Massa aksi tampak membawa poster, spanduk hingga pengeras suara dengan berbagai tuntutan keras terhadap pemerintah daerah.
Demonstrasi bahkan sempat berlangsung chaos akibat memuncaknya emosi massa yang mengaku geram karena kerusakan jalan tak kunjung diperbaiki meski telah lama dikeluhkan masyarakat.
Dalam orasinya, massa menyebut Pemerintah Kabupaten Bogor gagal memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat. Jalan-jalan rusak yang dipenuhi lubang, genangan air hingga kondisi aspal hancur dinilai menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan setiap harinya.
Koordinator aksi, Sahabat Budi, menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama dipaksa hidup berdampingan dengan jalan rusak tanpa kepastian perbaikan.
“Masyarakat setiap hari mempertaruhkan nyawa di jalan rusak, sementara pemerintah seolah tutup mata. Ini bukan lagi soal infrastruktur, ini bentuk kelalaian yang membahayakan rakyat,” tegas Sahabat Budi dalam orasinya.
Menurutnya, kerusakan jalan di wilayah UPTD IV tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi, pendidikan hingga distribusi barang di wilayah Bogor Barat.
Massa aksi juga menyoroti buruknya kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang dinilai tidak memberikan perubahan signifikan di lapangan. Mereka menduga lemahnya pengawasan menjadi penyebab kerusakan jalan terus berulang tanpa solusi permanen.
Dalam tuntutannya, demonstran mendesak percepatan perbaikan seluruh ruas jalan rusak, transparansi anggaran pemeliharaan jalan, peningkatan kualitas drainase serta evaluasi total terhadap proyek-proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor.
Tak hanya itu, massa aksi secara tegas meminta Kepala UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah IV mundur dari jabatannya karena dianggap gagal menjalankan tugas dan tidak becus mengelola infrastruktur jalan di wilayah kerjanya.
“Kalau tidak mampu bekerja untuk rakyat, lebih baik mundur. Jangan duduk nyaman di jabatan sementara masyarakat jadi korban jalan rusak setiap hari,” teriak massa aksi secara bergantian.
Aksi tersebut juga menjadi luapan kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa keluhannya tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
Sebelumnya, warga di sejumlah wilayah Bogor Barat berulang kali mengeluhkan kondisi jalan rusak parah yang kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama saat hujan turun dan jalan dipenuhi genangan air.
Sementara itu, pihak UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah IV sebelumnya mengakui adanya sejumlah titik kerusakan jalan di wilayah kerjanya. Beberapa ruas jalan disebut akan diusulkan masuk program rekonstruksi melalui mekanisme penganggaran dan lelang proyek.
Namun bagi massa aksi, alasan tersebut dinilai hanya menjadi dalih klasik tanpa kepastian nyata bagi masyarakat yang setiap hari harus melintasi jalan rusak.
Aksi demonstrasi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan massa menyampaikan tuntutan kepada pihak terkait. Massa menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga Pemerintah Kabupaten Bogor benar-benar mengambil langkah konkret dalam memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah Bogor Barat.
Penulis: Surya SP
