Jamin 6 Tersangka, PSI Sebut Wali Kota Bogor Tidak Anti Korupsi

0
PSI, STS, PSBB, Covid-19
Ketua PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso melakukan Bakti Sosial dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19

LEAD.co.id | DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor mengkritik langkah Bima Arya karena menjadi ‘penjamin’ penangguhan 6 orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS. PSI menilai, Wali Kota Bogor tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

“Selaku penjamin perkara korupsi, Bima Arya adalah Wali Kota yang tidak Anti Korupsi, karna bantuan hukum kepada 6 Kepala Sekolah menurut saya sudah cukup diberikan oleh bagian hukum Pemkot Bogor,” terang Ketua PSI Kota Bogor, Sugeng teguh Santoso (STS) kepada LEAD.co.id, Senin (3/8/2020).

Menurut STS, pendampingan hukum oleh bagian hukum Pemkot terhadap ASN sudah ada dasar hukumnya, sementara penangguhan penahanan itu bukan tupoksi kepala daerah. Hal itu karena, menurut penegak hukum kasus ini sudah cukup bukti, maka seharusnya Wali Kota menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Baca :  Korupsi Dana BOS Dikdas Kota Bogor: Keprihatinan Kita

“Justru Kepala Daerah harus menunjukkan sikap anti korupsinya, taat pada undang undang termasuk undang undang Tindak Pidana Korupsi, Kepala Daerah harus menghormati proses hukum tersebut,” tegas Ketua Yayasan Satu Keadilan ini.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Alma Wiranta mengatakan, saat ini telah melakukan kajian terkait pendampingan hukum dengan pengumpulan informasi, bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor agar tidak ada simpang siur.

Menurut Alma, dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap para tersangka dugaan penyelewengan dana BOS yang berstatus ASN Disdik (Dinas Pendidikan), maka diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Kepala Kejari sesuai kewenangan dalam penanganan kasus tersebut seperti pengalihan tahanan kota atau rumah.

Baca :  PSI Bogor Kecam Pelarangan Ibadah di Jonggol

“Sebagai penjaminnya Wali Kota dari Pemerintah Kota Bogor, maka diharapkan selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sesuai kewenangan dalam penanganan kasus tersebut,” ungkap Alma melalui siaran pers yang diterima awak media, Selasa (28/7/2020).

Tolak Penangguhan
Terkait itu, Sugeng berpendapat bahwa, memberikan penangguhan penahanan bukan merupakan tupoksi, justru harus dilihat sebagai sikap tindak dan sikap pikir dari seorang Kepala Daerah yang berangkat dari pertimbangan subjektif soal kaitan kelembagaan.

“Karena ke 6 tersangka adalah koordinator kepala sekolah saya duga ada kepentingan yang dilindungi oleh Wali Kota Bima Arya terkait dengan tindakannya memberikan Jaminan,” sebut STS.

Baca :  Gandeng NU Ciseeng, PSI Bogor Gelar Bakti Sosial untuk Cegah Covid-19

Karenanya, kata STS, jika mengikuti alur di atas, dengan memproteksi ke 6 tersangka ini maka, pihak Kejaksaan harus menolak Penangguhan penahanan tersebut, serta membongkar lebih dalam lagi dugaan adanya peran pihak lain yang levelnya di atas K3S, apakah itu di Dinas atau manapun.

“Karna nilai korupsinya adalah 17 Miliyar adalah nilai spektakuler yang bisa dibagi bagi kepada banyak pihak,” tandas Pendiri LBH KBR ini.

Seanjutnya, pinta STS, penegak hukum juga harus mendalami adanya aliran uang dari K3S kepada pihak lain diatasnya dalam hal ini pejabat Atau ASN apakah itu Dinas Pendidikan ataupun kepada pihak pihak lain.

Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here