JMARS Minta KPK Tindak Korupsi KONI Sultra

0

LEAD.co.id | Terkait andanya indikasi penyalahgunaan anggaran negara KONI tahun 2014-2019 dan indikasi pemalsuan tanda tangan Gubernur Sultra, Ali Mazi, oleh Oknum yang tidak bertanggungjawab.

Menanggapi hal tersebut Koordinator Jaringan Mahasiswa Anti Rasua Sulawesi Tenggara Jakarta (JMARS Jakarta), mengatakan bahwa kegiatan memalsukan tanda tangan adalah kejahatan dan telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) dan kasusmu korupsi telah melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

“Kami meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kapolri, dan Ombudsman untuk segera menyelidiki dugaan pemalsuan tanda tanda tangan Gubernur Sulawesi Ttenggara dan dugaan penyalahgunaan anggaran Koni Sultra tahun 2014-2019,” ujar Akril Abdillah saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat, (20/08/2019)

Baca :  Akril : Randi Kawanku Sayang

Izwar Anugrah, Sekertaris JMARS Jakarta, menambahkan bahwa kasus dugaan korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara tersebut ditaksir sekitar 5 Miliar. “Ada sekitar 5 Miliar uang negara raib dan disalahgunakan”, ucapnya.

Olehnya itu kami harap Mabes Polri, KPK RI, dan Ombudsman RI untuk segera mengambil sikap dan berinisiatif untuk menyelidiki indikasi korupsi anggaran KONI Tersebut.

“Kami berharap Kapolri, Bapak Tito Karnavian, Komisioner Ombudsman RI Bapak La Ode Ida serta Ketua KPK, Agus Raharjo, untuk segera membentuk tim diinstansi masing-masing untuk menyelidiki dugaan korupsi anggaran KONI dan indikasi pemalsuan tanda Gubernur Sultra oleh oknum tidak tertentu”, pungkasnya. (Ul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here