BATANG (Lead.co.id) – Presiden Jokowi menegaskan kepada jajarannya agar tidak membiarkan ada lahan perhutanan sosial menjadi telantar dan tidak produktif. Hal itu disampaikan saat syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial, di Kabupaten Batang, pada Rabu (8/6/2022).
“Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, nggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan,” ujar Jokowi.
Menurut dia, lahan perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Untuk itu, Jokowi meminta Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Tengah, untuk memberikan pendampingan terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.
“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju mboten? Nggih? Sekarang kembali ke Bu Siti karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih? Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan mengenai situasi dunia yang sulit karena Covid-19, ditambah perang Ukraina, hingga banyak negara mengalami kekurangan pangan. Dia mengajak masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan lahan yang mereka kelola dengan menanam tanaman pangan.
“Saya mengajak kita semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-Saudara bisa ditanami, silakan tanami padi silakan, benar. Mau ditanami apa lagi yang pangan? Jagung? Silakan,” kata Jokowi.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa acara tersebut adalah untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan serta berterimakasih kepada Presiden Jokowi atas beberapa kebijakan yang benar-benar menyentuh para petani dan masyarakat yang tingal di dalam dan sekitar hutan.
Kebijakan tersebut yaitu kebijakan perhutanan sosial, kebijakan KHDPK (kawasan hutan dengan pengelolaan khusus), serta kebijakan penyelesaian penguasaaan tanah dalam kawasan hutan utamanya permukiman di dalam kawasan hutan.
Menurut dia, perhutanan sosial tersebut telah memberi berkah, membuat para petani dapat merasa “ayem” karena bisa menggarap hutan, bisa panen. Banyak petani dari desa-desa dengan lahan terbatas, dan satu-satunya lahan yang bisa dimanfaatkan adalah hutan di sekitar mereka.
“Sekarang dengan perhutanan sosial mereka menggarap lahan, menanam, dan sudah menghasilkan. Ini berkah yang baik dan harus disyukuri,” ujar Siti Fikriyah.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
