JAKARTA (Lead.co.id) – Presiden Jokowi meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng usai adanya penetapan empat tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus tersebut.
“Kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini bisa mengerti,” ujar Jokowi saat di Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, pada Rabu (20/4/2022).
Kejagung telah menetapkan empat orang Tersangka dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) sejak bulan Januari 2021 sampai Maret 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
“Kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa adanya perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng,” ujar Jaksa Agung RI, Burhanuddin dalam keterangan pers, pada Selasa (19/4).
Empat orang tersangka tersebut yaitu IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, MPT selaku Komisaris PT Wilmar, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau, dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas.
Burhanuddin mengatakan bahwa, perbuatan para Tersangka telah mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil dan menyulitkan kehidupan rakyat.
Terkait dengan komitmen Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan perkara tersebut, pihaknya akan mendalami jika adanya kemungkinan keterlibatan Menteri untuk diperiksa.
Jokowi menilai, saat ini minyak goreng masih menjadi persoalan di tengah masyarakat meskipun pemerintah telah memberikan subsidi berupa BLT. Dia berharap, tingginya harga minyak goreng bisa kembali mendekati normal.
“Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi memang harganya tinggi, karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget, sehingga kecenderungan produsen itu penginnya ekspor memang harganya tinggi di luar,” ungkapnya.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini, antara lain penetapan harga eceran tertingi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen. Namun, kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif dalam beberapa pekan ini.
“Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya memang ada permainan,” ucapnya.