Kejaksaan Negeri Sorong dan BPJS Ketanagakerjaan Teken Perjanjian Kerjasama

0

LEAD.co.id | Kejaksaan Negeri Sorong bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Sorong tandatangani Perjanjian Kerjasama dan Sosialisasi Kepatuhan Program BPJS Ketanagakerjaan di Swiss-bell Hotel, Jumat (9/8/2019) kemarin.

Menurut, Kepala Kejaksaan Negeri, Akhmad Mundhor, mengatakan khusus untuk bidang keperdataan, Kejaksaan Negeri Sorong berupaya memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan bahkan kepada BUMN, BUMD maupun Lembaga Pemerintah lainnya. Jadi, Kejaksan berkewajiban memberikan bantuan hukum berupa Litigasi dan Non Litigasi.

Kedepan apabila, Tambah Kajari, BPJS Ketenagakerjaan menghadapi persoalan hukum, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara yang akan menanganinya. “Kejaksaan bisa juga bertindak sebagai Legal Opinion untuk memberikan telaahan atau pendapat hukum juga sebagai Legal Asistent, pemberi jawaban yang disertai tindakan atas pertanyaan yang disampaikan BPJS yang nantinya bisa digunakan dalam menjawab berbagai permasalahan hukum,” kata Kajari

Baca :  Pasca Putusan MA, UU BPJS Harus Direvisi

“ Selain itu, kejaksaan juga bertindak sebagai Legal Audit terhadap aturan-aturan di lapangan yang dikeluarkan BPJS. Tindakan hukum lainnya yang dilakukan kejaksaan, yaitu memediasi persoalan pembubaran Perseroan Terbatas, memediasi permasalahan yang terjadi antar lembaga pemerintah, BUMN maupun BUMD,” tambahnya

Akhmad Muhdhor pun mengakui, sebelumnya, pihaknya telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat itu BPJS Kesehatan menghadapi masalah tidak adanya alokasi anggaran jaminan kesehatan di dalam APBD, sehingga kami berkoordinasi, memberi saran untuk mengakomodir anggaran jaminan kesehatan di APBD, hasilnya pun selesai, sejumlah daerah telah melaksanakannya.

Baca :  Ratusan TKI Asal Pamekasan tak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Kewenangan lainnya yaitu melakukan pemulihan terhadap utang negara. Berdasarkan Undang-Undang setiap Badan Usaha wajib melindungi karyawannya dengan membayar jaminan. Iuran dari Badan Usaha yang menjadi piutang negara, menjadi tugas dari kejaksaan untuk melakukan penagihan. Ketika tidak membayar piutang, ada sanksi pidananya, hukuman penjara selama 8 tahun, dengan denda 1 miliar rupiah, hal ini diatur di dalam Pasal 55 KUHP.

Diharapkan, setiap badan usaha mematuhi UU karena nantinya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar ketika sanksi untuk membayar denda atau pidana diberlakukan. Padahal iuran yang dibayarkan setiap bulannya tidak seberapa, hanya puluhan ribu, tapi sanksinya mencapai ratusan juta rupiah.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Suhuri Ali menyatakan, saat ini pihak mulai melaksanakan kegiatan kepatuhan. Kami bertindak sebagai operator, sedangkan yang bertindak memberikan kepatuhan adalah kejaksaan negeri Sorong.

Baca :  Jokowi Lantik Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Periode 2021-2026

Diharapkan kepada setiap badan usaha untuk memperhatikan konsekuensi dari tidak dilakukannya kepatuhan. kewajiban sudah dilakukan, hanya saja saya tidak bisa sebutkan jumlahnya berapa besar.

Disinggung sejauh ini ada tidak kasus yang terjadi, Suhuri Ali menjawab ada, tetapi ada beberapa tunggakan yang telah diselesaikan. Apresiasi diberikan kepada kejaksaan negeri Sorong karena telah membantu BPJS Ketenagakerjaan menyelesaikan sejumlah tunggakan.

Jumlahnya cukup signifikan, inikan haknya setiap orang. Dengan adanya kejaksaan negeri Sorong sangat membantu kami melakukan penagihan utang sehingga kedepan bisa normal pembayarannya,” ungkapnya.(Ul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here