JAKARTA (LEAD.co.id) – Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan mendesak pemerintah untuk mencabut program vaksinasi gotong royong berbayar. Hal itu karena, pemerintah dimandatkan konstitusi untuk memenuhi hak atas kesehatan setiap warga negara, termasuk untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis.
“Kenyataannya, saat kasus melonjak tajam seperti sekarang, pemerintah justru mengeluarkan program vaksin gotong royong berbayar untuk individu/ perorangan,” sebut Koalisi dalam keterangan pers, pada Minggu 11 Juli 2021.
Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan merupakan perkumpulan yang terdiri dari LaporCovid19, YLBHI, ICW, Lokataru, PSHK, TII, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR, KontraS, Lokataru, Indonesia Global Justice (IGJ), Jala PRT, RUJAK, Covid Survivor Indonesia (CSI), WALHI, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, KawalCovid19, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Pemerintah, melalui Menteri Kesehatan dinilai secara diam-diam telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 19 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang tidak etis, yaitu vaksinasi berbayar untuk individu/perorangan.
Praktik seperti ini, lanjutnya, merupakan pelanggaran terhadap hak kesehatan masyarakat yang dilindungi oleh Konstitusi, juga bentuk kebohongan dan inkonsistensi nyata dari janji Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa, “Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat”.
Menurut Koalisi, selama ini pengadaan vaksinasi Covid-19 menggunakan skema pembelian oleh Pemerintah dan/atau mendapatkan donasi dari negara lain (CEPI/COVAX). Artinya, uang yang digunakan oleh Pemerintah untuk membeli vaksin ke Produsen merupakan uang rakyat.
Pihaknya mengatakan, di tengah lambatnya pelaksanaan dan keterbatasan vaksin, seharusnya pemerintah memaksimalkan akses dan kemudahan dalam vaksinasi program. Karenanya, pihak Koalisi mendesak pemerintah untuk mencabut program vaksinasi gotong royong berbayar tersebut.
“Vaksinasi Gotong Royong berbayar ini bukan hanya merupakan cermin kegagalan pemerintah dalam menjalankan mandatnya melakukan vaksinasi Covid-19, namun juga menegaskan bahwa pemerintah tidak etis karena membisniskan vaksin Covid-19 yang merupakan public good untuk perlindungan kesehatan warganya,” pungkasnya.
Reporter: M Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
Sumber: Kontras.org
