LEAD.co.id | Meski sudah memasukkan buronan Harun Masiku (HAR) dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum bisa menangkapnya.
Keberadaan buronan Harun Masiku ini membingungkan bagi publik. Bahkan, akun resmi KPK kembali mengumukan ke media sosial (Medsos), terkait Info DPO, Harun Masiku.
“Jika Anda memiliki informasi silakan hubungi: Komisi Pemberantasan Korupsidi Call Center 198 atau Kantor Kepolisian,” tulis akun Twitter KPK, Rabu petang (5/2/2020).
HAR ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari 2020 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI Terpilih 2019-2024.
“Sejak ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah meminta HAR untuk menyerahkan diri dan kooperatif. Namun hingga siaran pers ini dipublikasikan, HAR belum juga menunjukkan itikad baik,” sebut laman KPK pekan lalu (27/1).
Merespon hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor, Herdiansyah Iskandar menilai langkah KPK sudah bagus, namun tidak tegas, diduga adanya intervensi dari Kekuasaan.
“Kinerja KPK sudah bagus dalam mengambil langkah, tetapi kurang tegas dan berani seperti ada sesuatu kekuasaan yang menginterfensi kinerja kpk ini,” kata Herdi kepada LEAD.co.id, Kamis (6/1/2020).
Lebih lanjut Herdi mengungkapkan adanya kabar yang simpang siur dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait keberadaan Harun MAsiku. Hal ini dinilai ada pihak Kekuasaan (Pemerintah) yang ingin melindungi keberadaan Buronan KPK itu.
“Harusnya Presiden menindak tegas, ini sudah jelas harun masiku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” keluh Herdi.
Pimpinan HMI Kota Bogor ini merasa heran dengan kasus suap yang melibatkan Politisi PDIP, Harun Masiku. Pasalnya, KPK sudah beberapa kali dengan mudah menangkap penjahat korupsi kelas kakap. Namun kali ini publik dibingungkan dengan Kinerja KPK yang sampai mencari cari keberadaan Harun Masiku di Medsos.
“Masa sekelas Negara tidak bisa mencari keberadaan warganya. Jelas ini ada pihak yang melindungi, siapa lagi kalau bukan orang yang punya kekuasaan di Pemerintahan,” terangnya. (Red)
