Jakarta,- Seratus hari lebih Pramono Anung memimpin Jakarta diwarnai janji-janji perubahan besar: kota yang lebih manusiawi, transportasi massal andal, dan tata kelola ruang publik yang inklusif. Namun, di tengah harapan warga, Gubernur justru memilih terbang ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri forum PBB dan menandatangani kerja sama sister city. Kunjungan kerja (kunker) ini, yang digadang-gadang sebagai langkah diplomasi kota menyisakan tanda tanya: apakah prioritas kepemimpinan Pramono memang terletak pada penyelesaian masalah domestik Jakarta, atau sekadar membangun citra di panggung internasional?
Di lapangan, kondisi Jakarta tak banyak berubah. Kemacetan masih menjadi rutinitas harian, banjir tetap mengintai setiap musim hujan, dan ruang publik kian terpinggirkan oleh proyek-proyek mercusuar. Janji Pramono untuk memperbaiki transportasi massal dan mengurangi ketimpangan sosial belum terlihat dampak nyatanya. Publik menanti aksi konkret, bukan sekadar wacana atau studi banding ke luar negeri. Padahal, waktu seratus hari seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan gebrakan awal yang bisa dirasakan langsung oleh warga.
Kunker ke AS yang dilakukan Pramono meski dianggap sebagai diplomasi kota yang strategis menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan lokal Jakarta lebih sibuk membangun pencitraan daripada menyelesaikan persoalan mendasar. Penandatanganan Letter of Intent (LoI) sister city dengan New York memang terdengar mentereng, tapi Jakarta sudah punya puluhan kerja sama serupa dengan kota-kota dunia. Pertanyaannya, berapa banyak dari kerja sama tersebut yang benar-benar membawa dampak positif bagi kesejahteraan warga Jakarta?
Menurut Ferdiansyah, pemerhati masalah Jakarta, langkah Pramono terbang ke AS justru menunjukkan kegagalan memahami kebutuhan warga. “Jakarta butuh pemimpin yang fokus pada persoalan domestik, bukan sekadar pamer prestise di forum internasional. Warga sudah lelah dengan janji-janji yang tak kunjung terwujud,” ujar Ferdi sebagai Ketua Sobat Kawal Jakarta, dalam keterangan tertulisnya ke awak media, Kamis (17/7/2025).
Ia menilai, kunker semacam ini hanya akan memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyat, terutama jika tidak diikuti dengan langkah nyata di lapangan.
Selama kunker, Pramono tetap memantau Jakarta dari jauh. Namun, pertanyaannya, seberapa besar intervensi yang bisa dilakukan dari New York? Apakah koordinasi virtual cukup untuk menuntaskan masalah harian warga? Atau ini justru bukti ketiadaan sistem pemerintahan yang solid di Jakarta? Publik membutuhkan pemimpin yang hadir dan terlibat langsung dalam penyelesaian masalah, bukan sekadar memberikan perintah dari balik layar.
Ferdi menambahkan, diplomasi kota memang penting, tapi tidak boleh menjadi dalih untuk lari dari tanggung jawab domestik. “Jakarta butuh terobosan nyata di bidang transportasi, penanganan banjir, dan pengelolaan ruang publik. Bukan sekadar meniru konsep TOD atau taman kota ala New York, tapi membangun sistem yang sesuai konteks Jakarta,” tegas Ferdi. Ia menilai, Pramono harus segera kembali ke janji kampanye dan fokus pada penyelesaian masalah internal.
Transparansi agenda dan hasil kunker juga menjadi sorotan. Publik berhak mengetahui apa saja yang sudah dicapai selama kunker, termasuk perjanjian konkret dan rencana tindak lanjut. Tanpa keterbukaan, kunker hanya akan dinilai sebagai ajang pencitraan semata. Jakarta butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit di rumah sendiri, bukan sekadar jadi tamu kehormatan di panggung dunia.
Ferdi menekankan, sudah waktunya Pramono membuktikan bahwa Jakarta lebih dari sekadar panggung pencitraan tapi ruang hidup jutaan warga yang menuntut keadilan dan kesejahteraan. “Stop pencitraan kosong. Publik Jakarta butuh aksi nyata, bukan sekadar lip service di forum internasional,” ungkap Ferdi.
Ia mendesak agar Pramono segera melibatkan publik dalam pengambilan kebijakan, bukan hanya mengandalkan delegasi ke luar negeri.
Audit terhadap kerja sama sister city juga perlu dilakukan. Evaluasi efektivitas kerja sama yang sudah ada penting agar Jakarta tidak hanya menambah daftar tanpa dampak nyata. Selain itu, Pramono harus memperkuat partisipasi warga dalam perumusan kebijakan, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan diakomodasi.
Seratus hari kepemimpinan Pramono Anung diuji bukan oleh pencapaian di panggung internasional, tapi oleh perubahan nyata di jalanan Jakarta. Diplomasi kota boleh jadi penting, namun tanpa penyelesaian masalah domestik, semua itu akan sia-sia. Jakarta butuh pemimpin yang berani hadir, mendengar, dan bertindak untuk rakyatnya bukan sekadar menjadi duta kota di luar negeri. Waktu terus berjalan, dan publik menanti bukti, bukan janji.